INDOPOSCO.ID – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Ketua Harian Satuan Tugas Penindakan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban menyampaikan pihaknya telah mengambil aset jaminan PT Timor Putera Nasional (TPN).
“Pada hari ini juru sita Panitia Hal Piutang Negeri (PUPN) melaksanakan perampasan serta pemasangan plang atas 4 aset tanah yang merupakan jaminan kredit PT TPN,” ujar Rionald dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/11/2021).
Baca Juga : Satgas Sita Aset BLBI Rp 1,33 T di Karawaci
Keempat aset tersebut adalah tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors, dan tanah seluas 98.896, 700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.
Kemudian tanah seluas 100.85,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors, serta tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.
Dalam penyitaan tersebut Ketua Satgas BLBI didampingi oleh anggota Satgas, anggota PUPN cabang DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta didukung oleh Tim Bareskrim Polri sebagai Tim Satgas Penegakan Hukum BLBI, Polda Jawa Barat, Polres Karawang.
Baca Juga : Satgas BLBI Dilantik, Mahfud MD: Tak Ada yang Bisa Bersembunyi
Rionald menuturkan terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka atau lelang.
“Satgas BLBII akan terus melakukan penagihan kewajiban obligor atau debitur dan melakukan penguasaan atas aset jaminan agar pengembalian kewajiban dana BLBI dapat segera terealisasi,” ucap dia.
Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10 persen adalah Rp2,61 triliun (sesuai PJPN 375/PUPNC. 10.05 atau 2009 tanggal 24 Juni 2009). (mg2)
