INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor berikan catatan bagi pemerintah setempat, terhadap pengelolaan Biskita Trans Pakuan yang baru dikeluarkan di Kota Bogor.
Catatan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin (ZM), dalam keterangan tercatat yang diperoleh Antara, Rabu, yang memesankan agar Pemerintah Kota Bogor berjaga- jaga dalam pengelolaan transportasi umum yang diperbarui itu.
ZM mengatakan sebanyak 10 armada Bus Kita Trans Pakuan yang mulai mengaspal di Kota Bogor pada awal November dari target 49 unit pada akhir tahun 2021 perlu memerhatikan perawatan, kestabilan pengelolaan dan memerhatian kodrat pengemudi yang mungkin tidak terakomodasi menjadi pengemudi bus.
Ia menegaskan kehadiran Biskita Trans Pakuan pengganti bus Trans Pakuan yang sebelumnya sempat beroperasi di Kota Bogor telah didanai oleh pemerintah pusat.
Bus digadang- gadang akan menjadi kemajuan transportasi di Kota Bogor karena akan mengambil alih angkot-angkot yang sudah tidak pantas pakai.
Baca Juga : Biskita Trans Pakuan Resmi Beroperasi
10 bus yang akan beroperasi dengan rute Ciparigi- Stasiun Bogor ini akan bebas biaya hingga akhir tahun. Dengan begitu, Zaenul Mutaqin meminta agar Pemerintah Kota Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Arya mengatur bus baru ini dengan baik.
“Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak,” ujarnya, sperti dikutip oleh Antara.
Zenal yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Bogor mengaku mensupport kehadiran bus dan program Buy The Service (BTS) di Kota Bogor.
Namun ia menegaskan Wali Kota Bogor agar sekiranya kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan pengurangan angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum teratasi hingga periode kedua kepemimpinan Bima Arya.
Ia juga mengaku tidak ingin melihat nasib puluhan bus baru ini akan sama dengan bus Trans Pakuan yang saat ini hanya terparkir tidak layak jalan di Terminal Bubulak.
“Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi masal ini, program BTS tentu saja harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus,” tutur ia.
Pengadaaan bus yang bermaksud mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat, tutur ia, jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan trans pakuan terdahulu yang dikira gagal dan justru mencadangkan masalah.
Zaenal juga menekankan konsep berikan kesempatan sopir angkutan kota (angkot) yang telah dikonversi menjadi bus benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Pemerintah Kota Bogor perlu memperkirakan sopir yang tidak lolos menjadi pengemudi bu, yakni masalah pendidikan, surat izin mengemudi(SIM) ataupun umur.
“Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul, dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya pengelolaan bus Trans Pakuan ini diketahui akan dikelola oleh konsorsium PDJT, oleh karena itu selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini diharapkan dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik.
Dana harus tersalurkan untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warta Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal.
“Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami juga akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna,” ujarnya. (mg4)
