INDOPOSCO.ID – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan umrah.
“Kami menilai sudah terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan keberangkatan jamaah umrah sejak diterimanya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI Firman M Nur dalam keterangan, Selasa (2/11/2021).
Ia mengakui, sejak diumumkan adanya nota diplomatik dari pemerintah Saudi tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sector langsung merespon dan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, termasuk pihaknya selaku asosiasi penyelenggara umrah.
“Namun sangat disayangkan sampai hari ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan tersebut. Ini yang membuat kami pertanyakan, ada apa sebenarnya,” tegasnya.
Dia menilai penyelesaian terkait kendala barcode vaksin Indonesia yang masih belum bisa dibaca di Saudi sudah terlalu lama. Kemudian soal syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin Covid-19 dosis lengkap, termasuk jenis vaksin yang diakui oleh Saudi, sehingga perlu adanya vaksin booster.
“Mestinya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah bisa mengantisipasi, bahkan kami pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan,” ungkapnya.
Menurut dia, AMPHURI dan seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) sudah menyatakan bersiap untuk kembali melayani umat Islam Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah kongkrit terkait penyelenggaraan ibadah umrah kepada pemerintah.
“Pemerintah agar mencabut kewajiban karantina setiba jamaah di tanah air. Karantina hanya bagi yang tes PCR-nya positif,” katanya.
Bila pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan vaksin booster bagi jamaah yang sebelumnya sudah divaksin Sinovac/Sinopharm, masih ujar Firman, maka pemerintah agar memfasilitasi ketersediaan vaksin booster bagi jamaah umrah.
“One Gate Policy (kebijakan pemberangkatan hanya melalui satu pintu) embarkasi perlu ditinjau karena kondisi geografis jamaah umrah yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimal diadakan embarkasi di 4 kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar,” terangnya.
“Kami juga minta Kementerian Agama mengkaji ulang rencana karantina di asrama haji pra keberangkatan. Rencana ini diskriminatif karena pelaku perjalanan ke luar negeri non umrah tidak diwajibkan karantina pra keberangkatan. Cukup tes PCR saja,” ujarnya. (nas)
