INDOPOSCO.ID – Sektor properti dan perbankan diyakini bakal menjadi andalan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ini seiring dengan kinerja kedua sektor tersebut yang mulai membaik sejak awal tahun. Guna mendorong pertumbuhan perumahan, pemerintah memberikan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu juga pemerintah juga telah memperluas akses bagi masyarakat untuk kepemilikan rumah yaitu dengan mengeluarkan pajak intensif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Sedangkan tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembiayaan perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar Rp23 triliun atau 200 ribu unit.
“Langkah strategis dari sisi suplai, Kementerian PUPR memberi tugas khusus kepada Perum Perumnas (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional) untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, saat membacakan pembicara kunci Menteri PUPR, dalam acara Webinar Banking and Property Outlook 2022 dengan tema “Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pascapandemi”, Rabu (27/10/2021), secara virtual.
Baca Juga : 99 Group dan IPW Sukses Gelar Golden Property Awards 202
Kemudian, lanjutnya, mendorong pembangunan hunian vertikal dengan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan pemberikan kredit konstruksi perumahan oleh PT Sarana Multi Finansial (SMF).
Menurut Herry, pemerintah menargetkan peningkatan keluarga dengan rumah layak huni sebesar 70 persen dari semula hanya 56 persen atau equivalen dengan 11 juta keluarga, dalam Program Sejuta Rumah, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015.
Dimana, pada periode 2015-2019 pemerintah telah berhasil membangun 41,7 juta unit dan pada 2020 sebanyak 960 ribu unit. “Adapun pencapaian hingga September 2021 sebanyak 763 unit. Jumlah ini menurun sedikit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, industri properti diprediksi akan tetap tumbuh pada 2022. Ini didorong oleh sentimen positif seperti suksesnya program vaksinasi Covid-19 yang akan memicu pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.
Dia menjelaskan, terdapat beberapa kombinasi insentif pemerintah yang diterapkan untuk memerangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian. Antara lain, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11/2020 yang telah mulai berlaku akan memangkas birokrasi perizinan. Sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bisnis.
Kebijakan restrukturisasi utang sebagai countercyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi. Penurunan suku bunga acuan (BI rate) ke rekor terendah dalam upaya mendukung pemulihan ekonom. Penerapan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen untuk properti dengan harga kurang dari Rp2 miliar dan 50 persen untuk properti dengan harga di bawah Rp5 miliar.
“Terbukti dari angka penjualan yang meningkat, kebijakan pemerintah diatas terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan minat beli masyarakat,” ujarnya.
General Manager (GM) Corporate Marketing PT Graha Buana Cikarang (Jababeka Residence), Eric Limansantoso mengatakan, industri properti adalah industri yang bisa beradaptasi termasuk dalam situasi Covid-19 seperti saat ini. Karena itu pihaknya akan terus optimistis industri properti bisa reborn di 2022.
“Apapun yang terjadi dengan Covid atau yang lain kita pengembang bersama asosiasi, perbankan dan pemerintah tetap harus bergerak kami yakin ini adalah industri yang akan terus beradaptasi dan kami akan bisa menemukan jalan keluar,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengatakan, ARFI telah melakukan langkah strategis dalam menunjang peranan baja ringan di sektor properti. Antara lain peningkatan utilitas produksi seluruh Indonesia, pemberlakuan SNI wajib profil baja ringan SNI 8399-2017 dan produk yang memenuhi persyaratan TKDN serta tata kelola impor oleh pemerintah.
“Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri baja ringan yang pada akhirnya akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara, Project Director LRT City Sentul, Nanang Safrudin Salim menyoroti prospek hunian berkonsep TOD di 2022 yang masih akan menggunguli penjualan khususnya kaum milenial dan urban.
“Kelebihan konsep hunian TOD ini semuanya serba mudah dan praktis, karena TOD connecting life, menghubungkan kehidupan. Di LRT City ada lima prinsip TOD yang digunakan dalam mengembangkan sebuah kawasan di LRT City, yakni Walkable, Mixed use, Densify, Connect dan Shift and Transit,” jelasnya.
Dari sisi supporting, Chief Executive Officer (CEO) PT Baran Energy, Victor Wirawan, menyoroti energi terbarukan yang sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi ringan untuk penerangan kawasan perumahan. Victor menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT), berupa penggabungan solar panel dan power storage system (baterai penyimpan energi skala besar) yang diberi nama PowerWall.
“Pengembangan teknologi terbarukan sangat selaras dengan program pemerintah Indonesia yang menargetkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen pada 2025, tapi saat ini baru 11 persen yang berjalan. “Oleh karena itu, Baran Energy lahir untuk mempercepat serta membantu masyarakat Indonesia dalam energi terbarukan sebagai salah satu alternatif penggunaan listrik dengan melalui inovasinya,” jelas dia.
Senior Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank Tabungan Negara (BTN) Suryanti Agustinar mengungkapkan, industri perbankan termasuk BTN yang memang fokus pada sektor perumahan memberikan dukungan penuh pada pemerintah dalam pemulihan sektor properti semasa pandemi Covid-19.
Menurutnya, sektor perumahan tetap tumbuh positif di tengah pandemi. Pada ekosistem perumahan, Bank BTN memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada developer maupun sisi demand dengan memberikan KPR kepada masyarakat.
“BTN memberikan dukungan kredit dalam rangka percepatan pembangunan perumahan maupun kepemilikan lahan. Jadi kita support developer dari sisi pembiayaan agar kendala-kendala dalam pembangunan perumahan dapat teratasi,” jelas Suryanti.
“Dari sisi demand BTN menjembatani developer yang telah dibiayai KIG-nya dapat kita menyalurkan kepada masyarakat untuk KPR nya dengan bunga murah dan berbagai program keringanan yang kita buat dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Pengamat properti Ali Tranghanda mengatakan, indikator perekonomian nasional telah menunjukkan kondisi yang membaik sejak pandemi di awal 2021. Selain itu, laju perekonomian nasional telah mengalami pertumbuhan positif pada kuartal II-2021 sebesar 3,31 persen (qtq), meskipun sebagian masih ditopang oleh tingkat pembelanjaan negara, namun demikian hampir semua sektor industri mengalami pertumbuhan lebih baik di kuartal II-2021.
Dia menjelaskan, kebijakan penghapusan/pengurangan PPN untuk rumah ready stock yang dimulai sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah ready stock. Hal ini tergambar dari peningkatan sebesar 661,0 persen selama kuartal I-2021 meskipun kebijakan ini baru berjalan 1 bulan.
Beberapa pengembang besar yang memiliki rumah ready stock mengalami peningkatan penjualan. Sebagian pengembang mempercepat pembangunan rumahnya melalui unit pre-cast untuk mengejar batas waktu siap huni sampai Desember 2021.
“Namun harus dicermati, peningkatan yang terjadi pada ready stock ini tidak terjadi pada penjualan rumah indent yang justru mengalami penurunan penjualan 4,9 persen. Adapun 16,3 persen dari total penjualan unit berasal dari unit ready stock,” ungkapnya.
Meski kondisi makin membaik, Ali juga mewanti–wanti agar pengembang jangan lengah, karena para Investor mempunyai batas daya beli untuk membeli properti. Selain itu, segmen pasar akan kembali ke segmen yang lebih ‘membumi’ seiring dengan peningkatan daya beli dan ingat pandemi Covid-19 masih membayangi. “Resep lainnya yang penting, kebijakan perpajakan jangan sampai kontra produktif dengan kinerja properti saat ini,” pungkasnya. (arm)
