INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Maman Abdurrahman mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijadikan badan atau super holding di bawah kementerian teknis.
Politikus Golkar itu, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini menyoroti kinerja BUMN Indonesia.
“Merespons pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan, lalu diubah menjadi badan saja atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis,” kata Maman dalam keterangannya, Senin (18/10/2021).
Badan atau super holding itu mestinya hanya memiliki tugas dan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antara perusahaan BUMN saja.
Namun fungsi kontrol, penentuan sumber daya manusia, supervisi, pelaporan, dan lainnya mesti dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing.
Hal itu perlu agar program kementerian teknis dan perusahaan BUMN bisa selaras dan memiliki sistem kontrol satu pintu. Ia berpendapat, tanggung jawab perusahaan BUMN mestinya langsung kepada kementerian teknis.
Maman menilai keberadaan Kementerian BUMN menjadi akar masalah sulitnya perusahaan negara untuk maju.
Sehingga menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme lantaran sifatnya yang politis serta memicu dualisme kepemimpinan dengan kementerian teknis.
“Akhirnya antara program pemerintah dengan perusahaan BUMN menjadi tidak pernah sinkron karena mereka semua takut dipecat dan diganti oleh Kementerian BUMN. Aituasi ini terjadi di seluruh perusahaan BUMN di setiap bidang,” nilainya. (dan)
