INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya transisi hijau dalam penanganan perubahan iklim yang adil, teratur, dan terjangkau terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin.
Hal ini ditekankan dalam pertemuan keempat masa Presidensi G20 Italia bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang juga bagian dari rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
“Di antara banyaknya tantangan global yang saat ini dihadapi, perubahan iklim menjadi salah satu yang terberat dan dapat mengancam peradaban manusia,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (15/10/2021).
Sri Mulyani menyatakan perubahan iklim mengancam peradaban manusia sekaligus dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan stabilitas keuangan global.
Oleh sebab itu, ia menuturkan bauran kebijakan harus mendorong negara untuk meminimalisasi konsekuensi yang timbul dari transisi hijau.
Upaya penurunan emisi di sektor energi melalui transisi dari penggunaan bahan bakar fosil atau fossil phased out harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara bertahap.
Hal itu dilakukan dengan dukungan akses yang terjangkau dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi rendah karbon yang berkelanjutan.
Kemudian juga meminimalisasi kerugian ekonomi dan sosial bagi berkembang dan negara rentan termasuk memitigasi risiko hukumnya.
Ia menegaskan pendanaan menjadi salah satu tantangan besar bagi negara-negara yang memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.
Komitmen negara-negara maju sangat penting dalam mendukung pembiayaan untuk negara berkembang dan mendorong kerja sama dengan investor publik dan swasta.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya skema yang dapat memberikan keuntungan pada instrumen hijau agar lebih banyak menarik investasi. “Pemerintah Indonesia akan terus mendukung agenda iklim G20,” tegasnya.
Ia menyebutkan salah satu komitmen kuat Indonesia dalam mendukung agenda iklim adalah mengadopsi reformasi fiskal untuk mempercepat transisi hijau.
Ia menjelaskan Indonesia saat ini sedang dalam proses menerbitkan peraturan tentang penetapan harga karbon dan mengembangkan Kerangka Kerja Fiskal Perubahan Iklim.
Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan dalam dua tahap yang mencakup periode 2015-2019 dan 2021-2025. “Ini sebagai panduan dalam menerapkan pembiayaan berkelanjutan dan memastikan penerapannya efektif,” katanya. (gin)
