INDOPOSCO.ID – Institusi Kepolisian saat ini menjadi sorotan publik. Hal itu diduga akibat dari tindakan refresif oknum aparat yang smackdown atau membanting massa aksi pada saat momentum hari jadi Kabupaten Tangerang ke 389 tahun.
Kecaman tindakan kekerasan itu, salah satunya datang dari Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Sebab, perlakuan aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi bertentangan dengan jargon Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).
“Gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral. Kehadirannya diperlukan sebagai representasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka seharusnya Polri bisa mengayomi massa aksi agar berjalan dengan lancar,” katanya Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Deni Saprowi, Kamis (14/10/2021).
Pria yang kerap disapa Saprol ini menyebutkan, tindakan kekerasan menciderai nama Kapolri sebagai pimpinan di Korps Bhayangkara. Terlebih saat ini, telah terjadi disorientasi atas konsep transformasi Polri Presisi yang dinilai gagal mengayomi dan bertindak humanis kepada publik.
“Sikap arogan polisi yang dipertontonkan menjadi catatan buruk atas upaya pengamanan terhadap massa aksi yang tengah melangsungkan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,” paparnya.
Atas kondisi itu, Kepolisian RI dan Polda Banten diminta untuk mengevaluasi intitusinya. Kejadian-kejadian itu harus diberikan perhatian serius atas kejadian represif yang dilakukan oleh anggotanya saat bertugas mengamankan massa aksi.
“Konsep Presisi masih jauh panggang dari api. Reformasi birokrasi di tubuh Polri belum tuntas hingga hari ini, padahal rakyat sangat merindukan aparat yang humanis, profesional, melayani dan mengayomi,” ujarnya. (son)
