INDOPOSCO.ID – Nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar disebut dalam sidang kasus Tanjungbalai dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK.
Penyebutan nama Lili itu keluar dari mulut terdakwa mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial, ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain, Senin (11/10/2021).
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada Indoposco.id, Rabu (13/10/2021) menjelaskan bahwa terkait fakta persidangan Tanjungbalai dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan kawan-kawan, berdasarkan keterangan saksi M.Syahrial terkait mendengar penyebutan kata “atasan” oleh Stepanus Robin Pattuju, akan didalami lebih lanjut.
“Setiap fakta sidang tentu menjadi informasi penting untuk didalami lebih lanjut dan KPK akan memanggil para saksi lain untuk mengonfirmasi keterangan tersebut pada persidangan berikutnya. Sehingga fakta ini kemudian apakah terkonfirmasi atau tidak,” ujar Ali.
Ali mengatakan sejauh ini fakta tersebut masih bersifat testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.
“Dalam perkara ini Stepanus Robin Pattuju diduga memanfaatkan jabatannya selaku penyidik KPK. Karena faktanya Stepanus Robin Pattuju bukan satgas yang menangani perkara tersebut. Namun karena pihak lain percaya bahwa yang bersangkutan bisa membantu amankan perkara di KPK, maka terjadilah dugaan transaksi dimaksud,” tandas Ali.
Ali menjelaskan, fakta lain yang masyarakat perlu ketahui bahwa seluruh perkara yang diklaim dapat “diurus” Stepanus Robin Pattuju, sampai saat ini masih berproses penanganannya.
“Tidak ada penghentian penanganan sebagaimana dijanjikan Stepanus Robin Pattuju kepada pihak-pihak tertentu dimaksud,” kata Ali.
Untuk pemahaman bersama, lanjut Ali, penanganan perkara di KPK sangat berlapis dan ketat. Melibatkan banyak personel dari berbagai tim lintas satgas maupun unit, baik penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.
“Sistem tersebut membuat orang per orang tidak memungkinkan bisa mengatur sebuah perkara,” ujarnya.
Artinya, kata Ali, dalam satu tim saja sangat mustahil dapat mengkondisikan perkara agar tidak berlanjut, terlebih sampai pada tingkat direktorat, kedeputian, bahkan sampai pimpinan. Karena kontrol perkara dipastikan juga secara berjenjang dari satgas, direktorat, kemudian kedeputian penindakan sampai dengan 5 pimpinan secara kolektif kolegial.
“Kami tak bosan meminta masyarakat untuk terus waspada dan hati-hati. Penipuan dan pemerasan dengan modus untuk mengurus perkara di KPK marak terjadi,” jelasnya.
Ali mengimbau bagi masyarakat yang menjadi korban pemerasan oknum pegawai KPK atau pihak lain yang mengaku sebagai pegawai KPK, segera laporkan ke KPK atau aparat penegak hukum lainnya. (dam)
