INDOPOSCO.ID – Pengamat kebijakan publik Banten Moch Ojat Sudrajat berharap, sedekah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipungut melalui masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan besaran nilai ditentukan sesuai dengan pangkat dan golongan, tidak digunakan untuk politik pencitraan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Apalagi, kata Ojat, semua OPD langsung membelanjakan “dana sedekah ASN” tersebut ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) yang jelas-jelas bukan sebagai distributor, dan belum pernah berpengalaman dalam pengadaan sembako.
”Penunjukan BUMD ABM menunjukkan adanya dugaan pengkondisian OPD, dimana di ABM itu sendiri duduk sebagai komisaris adalah Plt Sekda yang juga Kepala Inspektorat, sehingga sangat rentan terjadinya konflik kepentingan,” ujar Ojat kepada Indoposco, Sabtu (25/9/2021).
“Harusnya OPD yang mengumpulkan sedekah ASN itu, diberikan kebebasan untuk menentukan penyedia barang dan mustahik atau yang berhak menerima sedekah,” sambungnya.
Ia mengendus, sedekah dari ASN ini nantinya diduga akan digunakan untuk politik pencitraan, karena pembagiannya dilakukan secara bertahap sepanjang bulan Oktober 2021 saat kunjungan kepala daerah ke kabupaten/kota.
”Dapat diduga ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, sembako tersebut akan disimpan dulu di suatu gudang, atau dana yang diduga sudah dikirimkan atau ditransfer ke BUMD PT ABM oleh masing masing OPD akan dibiarkan mengendap dulu dalam jangka waktu tertentu,” tuturnya.
Dikatakan, jika penyalurannya sembako hasill sedekah ASN ini dilakukan saat gubernur dan wakil gubernur kunjungan ke suatu proyek di kabupaten/ kota, justru akan menimbulkan bias. ”Apakah sedekah ASN ini dari gubernur dan wakil gubernur atau dari ASN?” cetusnya.
Menurtnya, jika benar gubernur dan wakil gubernur akan memberikan bantuan demikian, maka akan lebih baik menggunakan anggaran dana dari Biaya Penunjang Operasional (BPO) kepala daerah yang jelas ketentuannya diatur pada PP Nomor 109 Tahun 2000.
”Kalau nanti yang membagikan gubernur atau wakil gubernur, apakah nggak sebaiknya menggunakan BPO kepala daerah yang sudah diatur dalam PP Nomor 109 tahun 2000,” tukasnya.
Rahmat, seorang warga masyarakat Lebak berharap, pengelolaan sedekah ASN dalam rangka HUT Banten ke-21 itu diserahkan pengelolaannya kepada Baznas (Badan Amal Zakat Nasional) Provinsi, Kota dan Kabupaten, karena Baznas yang memiliki data mustahik atau yang berhak menerima zakat dan sedekah.
”Biar tidak timbul siudzon di masyarakat, sebaiknya pengelolaan sedekah ASN itu diserahkan ke lembaga resmi Baznas yang memiliki data mustahik atau penerima zakat/sedekah di setiap kota/kabupaten,” tukasnya. (yas)
