INDOPOSCO.ID – Terpidana kasus korupsi pengadaan tanah untuk sarana linkungan hidup atau ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung tahun 2012-2013, Tomtom Dabbul Qomar, dieksekusi oleh jaksa ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, setelah perkaranya memproleh kekuatan hukum tetap.
Mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 tersebut, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) mendapat hukuman lebih berat menjadi 8 tahun penjara. Padahal, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada tanggal 28 Oktober 2020 lalu memvonis Tomtom Dabbul Qomar hukuman pidana 6 tahun penjara.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada Indoposco.id, Jumat (24/9/2021) menjelaskan perkara terpidana Tomtom Dabbul Qomar telah berkekuatan hukum tetap setelah adanya Putusan MA Nomor : 2949 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Bandung Nomor : 28/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 5 Februari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. BDG tanggal 28 Oktober 2020.
“Jaksa yang melakukan eksekusi yakni Rusdi Amin. Terpidana Tomtom Dabbul Qomar, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, pada Kamis (23/9/2021),” ujar Ali.
Tidak hanya itu, terpidana Tomtom juga diwajibkan untuk membayar denda sejumlah Rp400 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Selain itu, pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp5,1 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.
Tidak hanya terpidana Tomtom, rekannya yang juga mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Kadar Slamet, juga dieksekusi ke Lapas Sukamiskin setelah adanya Putusan MA Nomor :2949 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipkor pada PT Bandung Nomor : 28/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 5 Februari 2021 Jo Putusan Pengadulan Tipikor pada PN Bandung Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. BDG tanggal 26 Oktober 2020 .
Putusan MA Nomor :2949 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021, memvonis Kadar Slamet dengan hukuman 8 tahun penjara atau lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor Bandung hanya 5 tahun penjara.
“Kadar Slamet dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Pidana denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar Ali.
Tidak hanya itu, terpidana Kadar Slamet juga mendapat pembebanan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp9,2 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. (dam)
