INDOPOSCO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam mengisi ruang dan peluang dalam setiap pengambilan keputusan mulai dari desa.
“Peran perempuan mulai dari desa perlu untuk ditingkatkan karena ada komitmen para penentu kebijakan di pedesaan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di wilayah perdesaan,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam siaran persnya di Buleleng Bali, Sabtu (18/9/2021).
Dalam kegiatan pelatihan KemenPPPA bersama Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kabupaten Buleleng itu, Bintang Puspayoga mengatakan peningkatan peran perempuan mulai dari desa itu juga diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender.
“PEKKA sebagai lembaga masyarakat yang berperan dalam isu-isu perempuan turut mendukung upaya yang dilakukan oleh Kemen PPPA dalam meningkatkan representasi politik perempuan sejak dari lingkup perdesaan, sebagai wujud perhatian pemerintah dalam meningkatkan aktualisasi perempuan sejak dari akar rumput (grassroot, red),” ujarnya dilansir Antara.
Dalam hal ini, perempuan juga diajak untuk bisa lebih percaya diri dan ikut berpartisipasi dan menjadi bagian dari pembangunan mulai dari pembangunan desa. Penentuan lokasi juga terkait dengan masih adanya persoalan perempuan di wilayah tersebut yang harus dicari penyelesaiannya bersama-sama.
Ia menambahkan bahwa PEKKA sejak 2020, telah melakukan pelatihan terkait kepemimpinan perempuan perdesaan di enam kabupaten di Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya pada Tahun 2021, PEKKA kembali menjadi pelaksana Bimbingan Teknis ini di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pidie dan Acah Barat Daya, Provinsi Aceh, Kabupaten Asahan dan Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten Bangli dan Buleleng, Provinsi Bali.
“Pelatihan kepemimpinan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan potensial perdesaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa, terutama perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan kepala desa,” katanya. (aro)
