INDOPOSCO.ID – Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) selaku pelapor mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Kasus yang merugikan negara Rp 10,6 miliar tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dan pihak swasta pada tahun anggaran 2017.
“Saya apresiasi langkah itu (pemeriksaan saksi). Tapi publik jadi bertanya-tanya, penggeledahan sudah dilakukan di sejumlah tempat, sejumlah barang bukti, berupa dua unit mobil dan barang elektronik disita. Pemeriksaan para saksi dilakukan, tapi tidak kunjung ada tersangkanya. Karena itu, saya meminta KPK segera mem-publish siapa para tersangkanya,” tegas Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada, kepada Indoposco.id, Rabu (15/9/2021).
Hari ini, tim penyidik KPK kembali memeriksa dua saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel pada Dindikbud Banten tahun anggaran 2017 tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada Indoposco.id, Rabu (15/9/2021) mengatakan ada dua saksi yang diperiksa oleh tim penyidik KPK hari ini yakni Sendi Risyadi, Pegawai Negeri (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang menjabat sebagai pejabat pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017.
Saksi kedua, kata Ali, yakni Yadi Suardi yang berstatus sebagai pekerja lepas.
“Tempat pemeriksaan kedua saksi
di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang,” ujar Ali.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, pemeriksaan dua saksi lain pada
Selasa (14/9/2021) berlangsung lancar.
Ia mengatakan, saksi Ganda Dodi Darnawan selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) (Umum dan Kepegawaian Dindikbud Banten 2017-2019, hadir saat pemeriksaan.
“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan tugas saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dindikbud Banten tahun anggaran 2017,” kata Ali.
Saksi lainnya yakni Meti Tunjung Sari, PNS Pemprov Banten selaku Pelaksana Bendahara Pengeluaran Dindikbud Banten tahun 2017 sampai sekarang.
“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan Dindikbud Banten tahun anggaran 2017,” katanya.
Untuk diketahui, Senin (13/9/2021), tim penyidik KPK juga memeriksa dua pegawai Dindikbud Provinsi Banten.
Keduanya yakni Endang Saprudin yang merupakan PNS Pemprov Banten sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2017 dan Endang Suherman yang merupakan tenaga honorer Dindikbud Provinsi Banten.
Sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yakni di Kota Tangsel, Jakarta, Bogor dan Serang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel. Sebanyak dua unit mobil dan beberapa alat elektronik disita KPK dalam penggeledahan tersebut. (dam)
