INDOPOSCO.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 resmi disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021).
“Menanyakan ke fraksi apakah RUU Pelaksanaan APBN 2020 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sebagai pimpinan rapat.
Pertanyaan itu dijawab setuju oleh perwakilan fraksi di DPR. Dasco kembali menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR, yang kembali dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna.
Meskipun disetujui menjadi undang-undang, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan pemerintah harus menindaklanjuti 12 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan dan rekomendasi DPR. Ke-12 rekomendasi dibacakan Edhie di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Edhie juga menyampaikan sikap fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, dimana Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP menyetujui dan menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.
Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan atas RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Sementara Sri Mulyani mengatakan dengan disahkannya RUU P2 APBN menjadi UU, maka selesailah siklus pengelolaan APBN tahun 2020. Dia menyatakan tahun 2020 merupakan tahun yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19.
“Di tengah pandemi, kita berhasil menyelesaikan RUU P2 APBN Tahun 2020. Kami ucap terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik ini,” kata Sri Mulyani. (wib)
