INDOPOSCO.ID – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan aplikasi PeduliLindungi menggunakan autentikasi dua faktor bagi pengguna dalam mengakses informasi terkait kesehatan.
“Usul saya untuk PeduliLindungi perlu two factors aunthetication, jadi tidak hanya dengan NIK (nomor induk kependudukan) saja, bisa dengan biometrik atau tanda tangan digital (pengguna),” tutur Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/9).
Autentikasi lebih dari satu tersebut perlu digunakan karena PeduliLindungi bisa diakses oleh siapa saja, sehingga data data NIK masyarakat dapat diketahui dengan mudah.
“PeduliLindungi dapat dibuka oleh siapa pun, di Google banyak NIK yang terbuka serta NIK kita beredar saat mengurus apa pun karena (masyarakat) kerap meninggalkan fotokopi KTP serta KK (kartu keluarga),” jelasnya, dikutip dari Antara.
Terkait munculnya informasi NIK Presiden Joko Widodo yang bisa diakses dengan mudah di internet, Zudan menjelaskan hal itu bukan masalah kebocoran NIK. Zudan juga mengingatkan masyarakat mengenai adanya sanksi pidana untuk penyalahgunaan data kependudukan itu.
“Ini bukan kebocoran NIK (Presiden Jokowi), tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini,” tuturnya.
Sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi diduga tersebar ke media sosial dengan terdapat pula NIK, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan beredarnya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi itu menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (mg2)
