INDOPOSCO.ID – Staf Ahli Menteri Kesehatan Dr Andani Eka Putra menilai kepatuhan masyarakat Sumatera Barat dalam melaksanakan protokol kesehatan amat rendah.
“Padahal dalam penanganan pandemi pencegahan di hulu dengan melaksanakan protokol kesehatan jauh lebih baik dibanding di hilir berupa penanganan pasien yang sudah terpapar di rumah sakit,” tutur dia di Padang, Kamis (19/8).
dia menyatakan hal itu pada sharing session Pengendalian Pandemi Covid-19 di Sumbar diselenggarakan oleh Ombudsman perwakilan Sumbar secara daring.
Menurut Kepala Laboratorium Diagnostik serta Riset Terpadu Penyakit Infeksi Kedokteran Universitas Andalas itu, pelaksanaan protokol kesehatan yang rendah terlihat jelas di tempat umum mulai dari tempat wisata, pusat perbelanjaan, rumah makan, restoran serta pasar hingga tempat ibadah tidak ada yang melaksanakan prokes.
“Termasuk warga yang melakukan kegiatan sehari- hari di luar kantor pemerintah tidak ada yang melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sama-sama dapat dilihat tampak di mata,” ucapnya.
Padahal menurutnya disiplin pelaksanaan protokol kesehatan merupakan kunci pertama pengendalian pandemi Covid-19.
“Untuk itu perlu membangun edukasi serta pemahaman masyarakat soal pentingnya melaksanakan protokol kesehatan ini,” tuturnya.
Tidak hanya menyoroti pelaksanaan protokol kesehatan di Sumbar dia juga menilai pelaksanaan tracing atau penelusuran riwayat kontak pasien positif Covid-19 juga tidak optimal.
“Tracing kita tidak berjalan dengan baik, kecuali di Padang yang cukup baik karena sebagian besar testing ada di Padang,” tuturnya.
Tidak hanya itu beliau juga menilai tidak banyak tempat isolasi yang disediakan baik di nagari hingga tempat isolasi terbaru.
“Hampir sebagian besar pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah dan itu rentan menularkan kepada anggota keluarga yang lain sehingga kasus baru bertambah,” tutur ia.
Beliau mengakui isolasi mandiri di rumah biayanya murah, namun risiko besar serta konsekuensinya juga besar sebab berdasarkan data yang ada yang meninggal di rumah jauh lebih banyak dibandingkan di rumah sakit.
Andani berharap pemerintah daerah harus lebih proaktif menyikapi hal ini karena tidak ada gunanya kepala daerah menangis melihat kondisi rumah sakit, tetapi tidak melakukan pengendalian di hulu dengan memperketat protokol kesehatan.
“Mulailah menangani pandemi dari hulu sehingga beban rumah sakit berkurang,” tuturnya berpesan.
Rendahnya kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di Sumbar terkonfirmasi melalui survei Badan Pusat Statistik Sumatera Barat soal perilaku masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menemukan warga berpendidikan rendah cenderung abai dengan protokol kesehatan.
“Dari 3.789 responden yang disurvei pada 13-20 Juli 2021 terungkap masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi lebih taat dalam menerapkan protokol kesehatan,” tutur Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati.
Menurut ia, berdasarkan temuan masyarakat dengan pendidikan SMA ke bawah hanya 69,6 persen yang mau memakai masker satu lapis, 24,9 persen pakai masker dua lapis, mencuci tangan 49 persen, menjaga jarak 44,3 persen serta menghindari kerumunan 54 persen.
Sedangkan warga dengan pendidikan perguruan tinggi 83,8 persen memakai masker satu lapis, 30,1 persen pakai masker dua lapis, mencuci tangan 63,2 persen, menjaga jarak 54,3 persen serta menghindari kerumunan 69,4 persen.
Tidak hanya itu pada survei tersebut terungkap responden yang berpendidikan tinggi menilai masyarakat di lingkungannya kerap tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
Akan tetapi satu hal positif saat melihat orang di sekitar tidak melaksanakan protokol kesehatan sebanyak 66,2 persen atau hampir separuh menyatakan ketidaksukaan serta hanya 1,8 persen yang tidak peduli.
Kemudian saat menemukan pelanggar protokol kesehatan sebanyak 63,1 persen orang langsung menegur serta 26,3 persen membiarkan. (Mg2)
