INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia masih menunggu regulasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah umrah 1443 Hijriah dari otoritas Arab Saudi. Sebelumnya Arab Saudi telah mengumumkan akan membuka kembali ibadah umrah bagi jamaah internasional.
“Pemerintah dan asosiasi PPIU sepakat memprioritaskan penanganan Covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” ujar Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi seperti dilansir Antara, Sabtu (31/7/2021).
Dikatakan pihaknya sudah menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara terkait untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Dalam pertemuan itu disepakati pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu serta pengaturan keberangkatan.
Pemerintah belum bersikap apakah akan memberangkatkan umrah pada tahun ini atau tidak. Kondisi itu didasari situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang masih cukup tinggi. Pemerintah masih ingin memprioritaskan penanganan Covid-19 di dalam negeri terlebih dahulu. Kendati demikian, Kementerian Agama masih melakukan lobi-lobi kepada otoritas Arab Saudi.
“Dubes Saudi juga sudah mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid-19. Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” tutur Khoirizi.
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di Arab Saudi. Bahkan sejumlah negara seperti Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi karena angka Covid-19 mereka masih tinggi. “Lebih baik kita fokus ke penanganan Covid-19 terlebih dahulu,” kata Endang.
Apalagi jika melihat soal persyaratan seperti harus karantina 14 hari di negara ketiga bagi sembilan negara termasuk Indonesia dan penambahan satu dosis vaksin Booster, pasti hal itu juga akan menjadi permasalahan tersendiri karena biaya perjalanan akan membengkak.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha menyatakan bahwa transit di negara ketiga juga tak mudah. “Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Bisa jadi, mereka menolak jadi tempat transit,” kata Judha. (wib)
