INDOPOSCO.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan.
Jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir mencapai 50 juta jiwa.
“Sebanyak 64 persen warga Jabar dicover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen. Kemudian ada bantuan dari kabupaten/kota,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).
Kang Emil menuturkan, warga Jabar yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tapi tidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan dicover oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau di data formal. Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi,” ujarnya.
Kang Emil sendiri sudah menyalurkan bantuan berupa sembako dan tunai kepada warga terdampak PPKM pada Selasa (20/7/2021) dan Rabu (21/7/2021). Ia mengajak komunitas untuk berkolaborasi membagikan bantuan kepada warga terdampak yang tak terdata secara formal.
Bantuan yang diserahkan Kang Emil selain dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), juga berasal dari anggaran provinsi untuk bantuan obat-obatan yang sebagiannya disisihkan untuk bansos sembako tunai kepada warga yang tidak terdaftar formal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar melaporkan bahwa ada 13 pintu bansos formal selama PPKM berlangsung, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota.
Dodo mengatakan, jumlah penerima ke-13 bantuan tersebut di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ia juga menjelaskan, ada penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.
“Jumlah penerima PKH semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK. Kemudian, jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK. Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan pemprov maupun pemkab dan pemkot yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos, sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri,” kata Dodo.
Dodo menjelaskan, penerima bansos dari pemerintah pusat berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemprov Jabar. Perbedaan itu karena penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS. Ia menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima bantuan pemerintah pusat.
“Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar. Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekretaris Presiden (Sekpres) untuk menerima bansos beras 5 kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri,” katanya. (dam)
