INDOPOSCO.ID – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyelidikan beroperasinya tambang milik PT Damai Mitra Cendana di Kalimantan Selatan setelah berstatus disegel sejak Juni 2021 sebab pemasalahan perizinan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/7/2021), menjelaskan kalau timnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menelusuri informasi tersebut.
“Kita lihat dan dalami kabar itu, prosesnya seperti apa, kita koordinasi dengan Kementerian ESDM,” ucap Agus.
Penyegelan tambang yang berada di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar itu dilakukan oleh Bareskrim Polri di akhir Juni lalu. Kegiatan penambangan itu sempat dihentikan sementara.
Tindakan penyegelan setelah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan kalau pihaknya akan mengecek permasalahan keluarganya 20 izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Selatan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks MPR/ DPR/ DPD RI, Jakarta, Rabu (16/6).
Meski telah disegel oleh Bareskrim, pada hari Sabtu (17/7), industri tersebut diduga beroperasi lagi dengan berganti nama menjadi PT Damai Mitracendana Abadi, serta menambang di area yang disinyalir sama seperti sebelumnya, di tempat PT Damai Mitra Cendana disegel.
Informasi itu diketahui dari salinan surat yang dikirim oleh Damai Mitracendana Abadi pada PT Mitra Agro Semesta. Surat itu menggunakan tanda serta logo Damai Mitracendana Abadi yang diteken oleh Ahmad Yudhistira selaku ketua utama dan Rakhman Silvika Maksum selaku kepala teknik tambang.
Saat diperiksa di sistem administrasi Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM, yaitu Minerba One Data (Modi), nama Damai Mitracendana Abadi tidak tercatat.
Ada pula Mitra Agro Semesta merupakan perusahaan swasta pengelola lahan yang ditunjuk oleh PT Perkebunan Nasional (PTPN) XIII. Di dalam lahan milik PTPN XIII itu terdapat beberapa perusahaan tambang yang beroperasi, termasuk Damai Mitra Cendana.
” Melalui surat ini kami beri tahukan bahwa kami akan mengawali kembali aktivitas operasional pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan PT Damai Mitracendana Abadi pada Sabtu (17 7) pagi,” tulis Yudhistira dalam surat itu.
Kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Pangeran Khairul Saleh dalam rapat bersama dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/ 6).
Beliau mengatakan ada puluhan IUP yang bermasalah di Kalsel, salah satunya milik PT Damai Mitra Cendana yang beroperasi di Kabupaten Banjar.
Perusahaan ini, ujar dia, berani melakukan eksploitasi mulai dari penambangan sampai pengapalan batu bara tanpa mengantongi dokumen yang sah. Oleh sebab itu, Khairul yang juga mantan Bupati Banjar periode 2005 – 2015 meminta Kapolri untuk melalukan penindakan.
“Saya minta Kapolri untuk meringkus sindikat pembuat IUP aspal (asli tapi palsu), termasuk perusahaan yang memakai dokumen aspal yang sudah bekerja melakukan eksploitasi juga diringkus,” ucap Khairul dalam rapat kerja tersebut. (mg2)
