INDOPOSCO.ID – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus diikuti perbaikan pada dampak perekonomian di masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah dalam acara daring, Selasa (20/7/2021).
Ia menuturkan, penyaluran bantuan sosial (Bansos) jangan ditunda lagi. Sebab akan muncul gejolak sosial. “Masyarakat itu sudah menunggu bansos sejak penerapan PPKM Darurat,” ucapnya.
Menurut dia, fungsi pengawasan pada penyaluran Bansos harus secara ketat dilakukan. Karena, kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Seperti pada penyaluran bansos sebelumnya.
“Pendekatan hukum harus dilakukan dalam pengawasan. Dan transparansi pun demikian, karena data yang digunakan sama seperti tahun lalu. Hanya ada revisi-revisi sedikit saja,” ungkapnya.
“Dan kepala daerah harus segera mengeluarkan bansos melalui APBD. Pertanyaan, apakah kepala daerah responsif? Apalagi nilai APBDnya kecil, kan ini ambil dari anggaran tidak terduga,” imbuhnya.
Ia berharap, percepatan penyaluran Bansos segera dilakukan pemda. Karena, hingga saat ini, baru pemerintah provinsi (Pemprov) DKI yang sudah menyalurkan bantuan tersebut.
“Kalau DKI kan sudah menyalurkan, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya. Hingga saat ini mereka belum,” ucapnya. (nas)
