INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pengesahan perubahan kedua UU No 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Alhamdulillah, hari ini (Kamis) Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 telah disahkan di DPR RI,” ujar Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (15/7).
Mahfud menarangkan sesungguhnya dari undang-undang itu bukan memperpanjang UU Otsus, sebab tidak perlu diperpanjang.
Revisi hanya menyangkut anggaran Otsus yang tadinya harus berakhir bulan November 2021 diperpanjang lagi sampai tahun 2022 masih ada, ujar Mahfud.
“Anggaran Otsus itu saat ini akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tetapi akan didampingi oleh pusat, dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari DAU nasional,” papar Mahfud.
Dia menyebutkan terkait perkembangan pembangunan Papua sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan wilayah.
“Alhamdulillah dari dubes-dubes luar negeri, semua mengkonfirmasi di luar negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi rumor Papua merdeka. Vanuatu masih menyuarakan itu, namun saat ini pendekatannya bukan lagi Papua merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Soal kasus HAM, Mahfud menjelaskan disaat ini sudah dikerjakan oleh Komnas HAM bersama Menkumham dan Jaksa Agung.
“Kita sedang menyelesaikan serta menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan oleh sekelompok kecil orang yang memang ingin menciptakan citra Indonesia jelek. Tapi oke, kita tunjukkan ke dunia kalau permasalahan HAM di Papua akan sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, akan kita tata,” ujarnya. (mg2)
