INDOPOSCO.ID – Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, mengubah kebijakan denda Rp 2 juta kepada pelaku usaha. Dalam keputusan terbarunya, pemerintah menghapus denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menuturkan, hukuman berupa denda bagi pelaku usaha pelanggar aturan PPKM diubah menjadi sanksi sosial.
Bagi pelaku usaha yang ketahuan melanggar PPKM, kata Hadianto, dikenakan hukuman berupa kewajiban memberi bantuan kepada warga Kota Palu yang menjadi korban COVID-19.
“Jenis bantuannya apa nanti kita bicarakan dan atur lagi supaya tidak terlalu memberatkan. Namun demikian, bukan berarti sanksinya lemah jadi semua bebas melanggar, bukan seperti itu,” tegasnya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah juga segera mengembalikan denda yang sudah terlanjur diambil dari pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM.
Sejauh ini, setidaknya ada 14 pelaku usaha di Kota Palu yang sudah terkena sanksi denda Rp2 juta setelah diketahui melanggar aturan PPKM.
Wali Kota menjelaskan, pihaknya konsisten membatasi waktu operasional tempat usaha sampai pukul 21.00 WITA dan terus melakukan pengawasan dan penegakan aturan protokol kesehatan.
Selain itu, petugas juga akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang tidak memakai masker. “Sanksinya berupa sanksi sosial,” katanya. (bro)
