INDOPOSCO.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap apabila pemerintah pusat memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 diperpanjang.
“Kami siap melakukan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat apabila ternyata dirasakan perbaikannya belum signifikan dan diwajibkan untuk diperpanjang PPKM Darurat,” ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam.
Walaupun, ujar Riza, dalam 10 hari terakhir penerapan PPKM Darurat, pergerakan masyarakat terpantau menyusut dan angka kesembuhan juga meningkat, namun fatalitas masih statis.
“Akan tetapi apabila nanti diputuskan untuk dilanjutkan, kami akan melaksanakannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Namun untuk saat ini, kita upayakan yang terbaik,” ujarnya.
Dalam 10 hari terakhir, ujar Riza, terjadi penyusutan pergerakan masyarakat Ibu Kota selama masa PPKM Darurat, bahkan menurutnya penurunan aktivitas masyarakat lebih dari 50 persen.
“Mudah-mudahan pergerakan yang telah turun sedemikian, interaksi dan kerumunan yang turun, semuanya akan memberikan dampak yang positif,” ujar dia.
Riza Patria berharap penerapan PPKM Darurat sampai 20 Juli bisa memberikan hasil yang baik.
Politikus Partai Gerindra ini berterima kasih kepada masyarakat yang telah mematuhi aturan PPKM Darurat dan menjalankan protokol kesehatan.
“Sampai 20 Juli, mudah-mudahan kita dapat memenuhi target penyusutan yang cukup signifikan,” ujar dia.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terjadi penyusutan pergerakan warga pada masa PPKM Darurat 3-7 Juli 2021.
Persentase penyusutan ini dibandingkan dengan data mobilisasi masyarakat ketika PPKM Mikro pada 5-9 Juni 2021.
Hasilnya, mobilitas di tempat kerja turun 17,20 persen. Volume lalu lintas kendaraan bermotor juga turun bebas 61,76 persen.
Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan turun 46,66 persen dan penumpang Antar Kota serta Antar Provinsi( AKAP) merosot 59,12 persen.
Pemerintah memutuskan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
Kebijakan ini untuk mengerem angka kasus Covid-19 pascalibur Lebaran dan munculnya varian baru. (mg2)
