INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus menghentikan penjualan vaksin Covid-19 atau vaksin berbayar. Pemerintah tidak semestinya berdagang vaksin di tengah penderitaan rakyat akibat dampak pandemi Covid-19.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga melalui gawai, Selasa (13/7/2021).
Apalagi opsi tersebut, menurut Jamiluddin, tidak pernah dibicarakan di Komisi IX DPR. Ia menilai, pemerintah semena-semena dalam mengambil keputusan dengan melecehkan DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI.
“Komisi IX harus satu suara dan tegas meminta pemerintah membatalkan vaksin berbayar. Komisi IX DPR sebaiknya tidak perlu meminta penjelasan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kimia Farma,” katanya.
Ia mengatakan, dengan ketegasan DPR tersebut, maka DPR RI masih punya marwah di mata rakyat. “DPR RI bukan lembaga stempel, sebagaimana yang terjadi di masa Orba,” ucapnya. (nas)
