INDOPOSCO.ID – Calon pemimpin berkompetensi tinggi disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII 2021 (PKN II) di PPMKP Ciawi, Bogor, Jawa Barat yang dibuka Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo pada Selasa (6/7/2021).
“Negara harus dijalankan berdasarkan prinsip good governance. Kalau mau negara ini berkembang baik, aparatur negaranya harus memiliki kompetensi tinggi, maka kita harus terus belajar. Kita harus lebih maju,” kata Mentan Syahrul dalam arahannya secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Mentan mengingatkan bahwa peserta PKN II 2021 akan menjadi pemimpin di instansi masing-masing, hal yang terpenting adalah tanggung jawab melaksanakan tugas, yang harus ditunjang jiwa inovasi.
“Tanggung jawab itu harus dilatih. Inovasi harus terus-menerus dilakukan dengan teknologi canggih seperti artificial intelligence dan internet of things. Pejabat juga harus tegas dan cepat. Kita harus melompat dari kinerja lambat menjadi cepat,” ujar Mentan Syahrul.
Turut hadir secara virtual Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) diwakili Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Basseng.
Sebagai pemimpin, Mentan Syahrul mengingatkan para peserta PKN II 2021 harus yakin pada target pencapaian, yang menuntut dituntut bertindak cepat, cermat dan akurat. “Tanpa sarana IT di era 4.0, sulit mewujudkan hal tersebut. Karakter pemimpin teruji dengan tugasnya. Pemimpin harus kreatif. Punya terobosan. Kita berpacu dengan waktu. Kita sedang berkompetisi,” tandasnya.
Saat ini, lanjut dia, satu-satunya sektor ekonomi yang tumbuh di tengah pandemi Covid-19 adalah pertanian. Ekspornya saat ini meningkat 15,79 persen sebesar Rp451,77 triliun. Untuk Triwulan I 2021, kontribusi pertanian mencapai 39,99 persen, yang membuktikan pertanian penting.
Mentan Syahrul menambahkan, pemimpin dituntut memahami manajerial, membagi tugas pada jajarannya agar tujuan tercapai. Pemimpin juga harus melakukan efektivitas, efisiensi dan menjaga tidak terjadinya kebocoran dan penyimpangan aturan dan keuangan.
“No corruption. Pemimpin harus mampu menjaga amanah. Pemimpin yang baik harus bersih, harus berani. Berani karena benar. Benar karena kita lurus terhadap aturan,” kata Mentan mengakhiri arahannya.
Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi dalam laporannya memaparkan bahwa PKN II 2021 merupakan pelatihan strategis dalam pembentukan kompetensi PNS untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT).
“Tujuan PKN Tingkat II, mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada JPT Pratama yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing,” kata Dedi.
Kompetensi tinggi, katanya, bertujuan tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang solutif; tercapai hasil kerja unit selaras tujuan organisasi; terwujudnya pengembangan strategis yang terintegrasi mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja bagi outcome organisasi.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Basseng mengapresiasi kerja sama LAN dengan Kementan, yang berkontribusi besar terhadap penyiapan SDM aparatur khususnya JPT Pratama, karena PKN II merupakan program nasional.
“Kami apresiasi yang setinggi-setingginya, kerjasama dapat kita tingkatkan di masa mendatang. Terima kasih pada pimpinan instansi peserta yang mempercayakan pegawainya untuk dididik dalam hal kepemimpinan kepada BPPSDMP Kementan,” ujar Basseng.
BPPSDMP Kementan, diakui Basseng, telah memiliki pengalaman panjang dalam pelatihan kepemimpinan. LAN akan mengawal PKN II, sehingga tujuan dapat tercapai. Terlebih di era pandemi, penyelenggaraan kegiatan pemerintah menghadapi tantangan namun berkat komitmen tinggi, pelatihan tetap terlaksana.
PKN Tingkat II Angkatan XVIII dimulai 6 Juli hingga 4 November 2021, diikuti 60 orang peserta terdiri atas 42 peserta dari Kementan; masing-masing satu orang dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dua orang dari Kementerian Perindustrian; enam peserta dari Kepolisian RI (Polri) dan tujuh orang perwakilan dari sejumlah pejabat pemerintah kabupaten pemkab. (ibs)
