INDOPOSCO.ID – Dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mendukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mengakselerasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengumpulan Zakat di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Baznas.
“Komisi VIII DPR mengimbau Baznas agar meningkatkan pengumpulan ZIS-DKSL melalui peningkatan kepercayaan publik (public trust) terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas dan Lembaga Amil Zakat,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Baznas dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).
Hadir pada RDP tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad, Wakil Ketua Mo Mahdum, Pimpinan Baznas Zainulbahar Noor, Nadratuzzaman Hosen, Nur Chamdani, Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan. Kemudian Direktur Utama Baznas Arifin Purwakananta, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Wahyu TT Kuncahyo dan Sekretaris Baznas Ahmad Zayadi.
Menurut Ace, dengan akselerasi perpres tersebut, Baznas diharapkan dapat memperluas sasaran dan penerima bantuan kepada seluruh mustahik di Indonesia.
DPR juga akan mengupayakan regulasi yang memberikan insentif kepada muzaki dengan menjadikan nilai 2,5 persen zakat dapat menjadi pengurang persentase pajak perorangan atau perusahaan melalui peningkatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. (adv)
