INDOPOSCO.ID – Rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok mengundang protes banyak pihak. Karenanya wacana pajak sembako diharap dihentikan.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendesak pemerintah agar kebijakan PPN untuk bahan pangan sebaiknnya dibatalkan, karena berdampak buruk bagi masyarakat.
Pemerintah perlu berkaca soal kebijakan pajak di Kolombia yang akhirnya dibatalkan karena memicu kemarahan masyarakat.
“Kebijakan PPN sembako sebaiknnya dibatalkan. Kolombia saja akhirnya batalkan perubahan PPN karena didemo warganya,” kata Direktur CELIOS Bhima Yudhistira kepada Indoposco.id melalui gawai di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Padahal banyak strategi kebijakan pajak lain yang bisa diambil, jangan hanya gampang menggerek PPN sembako. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) kelas kakap paska tax amnesty 2016 lalu, misalnya.
“Menutup celah penghindaran pajak lintas negara, lewat pertukaran data pajak antar otoritas dinegara lain dan melalui serangkaian regulasi,” tutur Bhima.
Strategi lainnya, mengejar pajak digital atau perusahaan Over the top yang memiliki economic presence di Indonesia.
“Sebagai catatan Amerika Serikat (AS) menargetkan pajak atas iklan di konten YouTube, yang ditonton warga AS meski creator nya tidak berada di AS,” imbuhnya.
Serta melakukan pajak karbon untuk meningkatkan kontribusi pajak sektor ekstraktif, sekaligus mengendalikan sektor yang punya eksternalitas negatif ke lingkungan hidup.
Wacana kebijakan PPN sembako tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Adapun jenis sembakonya adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi. (dan)
