INDOPOSCO.ID – Kebijakan pesepeda boleh di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu – Tanah Abang dan Jalan Sudirman – Thamrin pada jam tertentu pagi hari adalah liar.
Pernyataan tersebut diungkapkan Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan melalui gawai, Senin (7/6/2021).
Menurut dia, kebijakan pesepeda road bike tersebut tidak ada dasar aturannya. Kebijakan tersebut diskriminatif dan harus segera dihentikan.
“Ini agar tidak menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan lalu lintas,” katanya.
Ia meminta, kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Pemprov Jakarta agar menghentikan kebijakan liar tersebut. Pasalnya, sangat membahayakan pesepeda itu sendiri.
“Tidak boleh pihak kepolisian mendukung kebijakan liar dan harus menegakan aturan yang sudah ada,” tegasnya.
Dia mengatakan, akibat ulah pembuatan kebijakan liar tersebut akan membuat publik marah kepada pesepeda secara umum. Padahal yang merusak itu adalah pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan segelintir pesepeda road bike yang tidak mau menjalankan UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Penempatan pesepeda road bike di JLNT dan Jalan Sudirman-Thamrin adalah melanggar pasal 122 dan 229 UU no 22 tahun 2009,” bebernya.
“Mari pihak kepolisian Polda Metro Jaya tegakan aturan, dan hukum pesepeda road bike yang tidak mau bersepeda pada jalur sepeda yang sudah disiapkan di sisi kiri jalan raya,” imbuhnya.
Perlu diketahui, hari ini Pemprov DKI kembali melakukan ujicoba jalur road bike di Jalan Sudirman-Thamrin. Pesepeda road bike boleh menggunakan jalur kendaraan umum antara pukul 5.00-6.30 pagi mulai Senin-Jumat. (nas)
