INDOPOSCO.ID – Adanya krisis kepercayaan dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas, membuat puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten mengundurkan diri.
Fenomena mundurnya puluhan pejabat teras di lingkungan Pemprov Banten, khususnya di Dinas Kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid 19 ini dapat menimbulkan krisis dalam pelayanan kepada masyarakat. Demikian tanggapan dari akademisi dan pakar hukum Universitas Lampung (Unila) Yhannu Setiawan.
Menurut Yhannu, pengunduran diri puluhan pejabat di Pemprov Banten tersebut karena mereka merasa sudah bekerja secara maksimal namun ketika terjerat kasus hukum tak dapat pembelaan.
“Ini megggambarkan perasaan emosional sebagai curahan hati, dari kondisi objektif yang dirasakan mereka menjadi suasana kerja di lingkungan Dinkes tidak nyaman,” terang Yhannu kepada Indoposco, Senin (31/5/2021).
Sementara akademisi Universitas Sultan Agrng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad mengatakan, peristiwa mundurnya para pejabat di Dinkes harus menjadi koreksi sekaligus tamparan buat para pemimpin, bahwa sudah sepantasnya pemimpin turut berdiri dan turut mengambil tanggung jawab atas persoalan yang ada.
Ikhsan mengatakan peristiwa mundurnya para pejabat ini juga membuat kepercayaan terhadap kepemimpinan di internal Pemprov Banten menjadi berkurang. Sehingga reformasi yang digembar-gemborkan selama ini jadi bias maknanya.
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pengunduran itu akan dilakukan klarifikasi oleh tim penilai kinerja.
“Iya (ada pengnduran diri), hari ini baru kita terima (suratnya). Nanti tim penilai kinerja akan mengklarifikasi ke yang bersangkutan, bener tidak mengundurkan diri atas kemauan sendiri,” katanya saat ditelepon, Senin (31/5/2021).
Dari hasil klarifikasi itu, pihaknya akan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK). Klarifikasi akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2021.
Saat ditanya alasan pengunduran diri berkaitan dengan kasus pengadaan masker yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Komarudin belum bisa memastikan. (yas)
