INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA), Ato’ Ismail mendorong pemerintah melibatkan pengusaha HIPKA dalam program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Menurutnya, ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rapta Kerja Nasional (Rakernas) HIPKA II. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM setelah dihantam badai Covid-19.
“Harapannya produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan. Untuk produksi itu semua, pemerintah diharapkan melibatkan pelaku UMKM,” ujarnya, di sela acara Rakernas HIPKA II, di Jakarta, Sabtu (29/5).
Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM di sini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Karena ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60 persen PDB Nasional.
Sementara, Ketua Umum BPP HIPKA, Tubagus Farich Nahril mengatakan, UMKM paling merasakan dampak Covid-19. Karena, pada masa pandemi Covid-19, aktifitas masyarakat dibatasi.
Pembatasan itu dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang hingga kini belum ada obatnya. Sementara, pembatasan ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktifitas perekonomian.
“Akibat pandemi, penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM,” kata Tubagus.
Untuk mengetahui kondisi dan solusi UMKM di masa sulit ini, isu UMKM menjadi topik kajian Rakernas HIPKA II.
“Walaupun UMKM, paling terkena dampak (Covid-19, red). Namun sektor UMKM pula yang diharapkan cepat bangkit, untuk menopang ekonomi. Terutama ekonomi menengah ke bawah,” tuturnya.
Sementara, Ketua Panitia Organizing Committee Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong mengharapkan konsolidasi organisasi selesai sebelum Musyawarah Nasional (Munas) HIPKA. Ia berharap seluruh Badan Pengurus Wilayah (BPW) HIPKA sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Munas HIPKA.
Munas HIPKA, yang sedianya digelar 2021, melalui forum rakernas diundur jadi pertengahan 2022.
“Karena corona dan dalam rangka konsolidasi organisasi juga,” ungkapnya. (arm)
