INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menegaskan, semangat revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan alih status pegawai KPK, bukan seleksi ulang.
“Jadi apabila pegawai KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka tinggal diberikan pembinaan termasuk wawasan kebangsaan,” ujar Arsul Sani melalui gawai, Rabu (26/5/2021).
Dia menyebut, pegawai KPK yang telah menjadi ASN kemudian wawasan kebangsaannya mengalami erosi atau melakukan tindakan indisipliner, maka mereka hanya diberikan sanksi disiplin ASN.
“Itu semangat DPR dan pemerintah saat menyusun revisi UU KPK khususnya pasal 69c. Jadi semangat Presiden Jokowi itulah saat kami bahas UU KPK,” ucapnya.
Arsul menyebut, proses alih status pegawai KPK tidak tanpa peraturan. Karena jelas itu semua sudah diatur dalam pasal 69c UU KPK.
“Jadi semangatnya bukan untuk seleksi ulang, tapi beralih status, kemudian pembinaan. Pendekatan sekarang seolah-olah seperti proses seleksi yang dipotong,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, agar semua pihak tidak menafsirkan peraturan khususnya Pasal 69 c UU KPK. Dan juga dengan ketentuan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini tidak berkesesuaian. Yang berkesesuaian ya, yang diungkapkan Presiden Jokowi,” tegasnya. (nas)
