INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan Komisi II DPR sepakat dengan pendapat pemerintah bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tetap ada dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Komisi II DPR sejalan dengan pendapat pemerintah. Keinginan untuk menghapuskan KASN tidak perlu diikuti, kembalikan kepada aturan di UU yang lama,” kata Syamsurizal seperti dikutip Antara, Kamis (20/5/2021).
Dia menjelaskan, pada awalnya pendapat beberapa fraksi di Badan Legislasi (Baleg) menilai keberadaan KASN tidak diperlukan karena atas pertimbangan politik tertentu. Namun pemerintah tidak berkenan dengan usulan tersebut karena kalau KASN dihilangkan. Pemerintah menyatakan ada kepentingan untuk pengawasan dalam penerapan sistem merit yaitu sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Syamsurizal menjelaskan, Komisi II DPR melihat dari aspek kepegawaian, KASN masih diperlukan karena kalau lembaga itu tidak ada maka tidak ada pihak yang bisa diberikan tugas mengontrol pelaksanaan sistem merit.
“Dalam revisi UU ASN tugas KASN dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN) RB, namun itu akan rancu tugasnya,” ujarnya.
Karena itu dia menilai tetap diperlukan KASN dengan pertimbangan untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam ASN. Dia mencontohkan terkait senioritas seorang pegawai diperlukan penilaian yang objektif sehingga tidak bisa serta merta kepala daerah menilai kinerja ASN.
Politisi PPP itu menilai yang perlu dilakukan adalah langkah evaluasi dan perbaikan kinerja KASN agar ke depannya lebih baik dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. (wib)
