INDOPOSCO.ID – Guru Besar Hukum UGM, Prof Dr Nurhasan SH, MH menyatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pagawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hasilnya sudah diketahui publik tak perlu lagi jadi polemik. Karena harusnya masalah ini sudah selesai.
“Harusnya tak perlu jadi polemik yang kontra produktif. Masalah ini sudah selesai karena lulusnya 94% pegawai dapat terus diproses termasuk pendistribusian mereka untuk menangani berbagai sub kewenangan KPK, baik di bidang pencegahan maupun penegakan hukum represif agar kinerja KPK tidak terganggu,” ujar Nurhasan melalui keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).
Apalagi Presiden sudah memberi pandangan terkait dengan 6% (75 orang) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK jangan dikeluarkan dari lembaga tersebut sudah jelas.
“Pernyataan Presiden sudah jelas. Apalagi UU ASN menyebutkan pegawai instansi pemerintah termasuk KPK dapat berstatus pegawai negeri dan dapat juga pegawai kontrak berdasarkan kebutuhan dan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan, termasuk KPK. Artinya, kepada 6% tersebut dapat ditawarkan untuk menjadi pegawai kontrak,” jelasnya.
Nurhasan menambahkan, jika ke-75 itu bersedia tentu harus ada prosedur Diklat untuk menumbuhkan dan menanamkan wawasan kebangsàan sebagai bagian upaya pemantapan melaksanakan tugas di KPK.
“Atas dasar kesediaan tersebut, mereka siap juga dinyatakan lulus diklat atau sebaliknya. Keputusan Pimpinan KPK masih membuka kemungkinan mereka untuk berpartisipasi membesarkan KPK dengan dengan prosedur Diklat tersebut di atas,” ujarnya. (gin)
