INDOPOSCO.ID – Sejak 20 April hingga 6 Mei lalu sedikitnya ada 1.569 pengaduan yang masuk ke dalam pos pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan, Sabtu (8/5/2021).
Ida meminta para Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR tersebut. Dengan tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.
“Sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,” tegasnya.
Menurut Ida, dari jumlah pengaduan tersebut 670 di antaranya konsultasi THR dan 899 pengaduan THR. Dan sektor usaha ya masuk di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman.
“Dari pengaduan ada yang THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,” bebernya.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, pihaknya mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
“Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan,” katanya.
Ia mengimbau bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
“Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR 7 hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja,” katanya.
Dia juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.(nas)
