INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan melakukan penyekatan disetiap pintu masuk perbatasan wilayah. Hal itu sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Terlebih, varian baru Covid-19 yang muncul di berbagai negara mulai jadi perhatian dunia. Bahkan, mutasi virus baru itu juga mulai terdeteksi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu, Pemprov Jatim kini mulai mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 tersebut.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku akan memperketat penyekatan jalur antar kota dan antar provinsi di perbatasan dengan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Hal itu menjadi upaya menekan penyebaran Covid-19 yang kini mulai melandai. Orang nomor satu di Jatim itu tidak ingin pacsa lebaran idulfitri kasua terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat kembali.
Selain itu, dalam mengantisipasi masuknya virus Covid-19 baru dari luar negeri, pihaknha juga telah menginstruksikan pada jajaran Forkopimda Jatim untuk memantau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Jawa Timur. Upaya yang dilakukan dengan swab saat PMI tiba di bandara.
“Dilanjutkan isolasi atau karantina selama dua hari di Asrama Haji Surabaya. Bagi yang has swabnya positif langsung akan dirujuk di RS Lapangan Indrapura Surabaya. Swdabgkan yang negatif bisa kembali ke daerah masing-masing dan kembali menjalani karantina yang difasilitasi pemkab atau pemkot hingga tiga hari sebelum bisa kembali ke rumah,” katanya saat menggelar rapat, Senin (3/5/2021).
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan, update dari Kemenkes memang di berbagai negara mengalami kenaikan jumlah kasus Covid-19.
“Di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kenaikan kasus. Saat ini Jatim memang belum menunjukkan kenaikan yang menjadi kekhawatiran. Tapi kita tidak boleh lengah, apalagi ada varian baru dari Afrika Selatan, India, dan dari Inggris. Kita harus benar-benar waspada karena sudah mulai muncul di Indonesia,” ungkapnya.
Terkait antisipasi arus mudik, Emil juga menyebutkan pelaksanaan pengetatannya akan dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Pihaknya mengimbau pada jajarannya untuk mengawasi pergerakan masyarakat. Termasuk pusat perbelanjaan yang perlu proses monitoring dan penindakan tegas apabila terjadi kerumunan yang melebihi kapasitas yang diperbolehkan.
“Karena pada esensinya walaupun pembatasan tanggal 6-17 Mei 2021, sebenarnya arus mudik awal yang terjadi sebelum tanggal 6 ini juga harus diwaspadai,” ujarnya. (son)
