INDOPOSCO.ID – Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi salah satu solusi untuk memulihkan dan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi saat ini. Peran LKM menjadi penting terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sebagai lembaga keuangan yang menjadi pelopor Program Microfinance di Indonesia, BRI terus berupaya untuk selalu merawat dan mengembangkan kondisi industri keuangan mikro. Karena itu, BRI Research Institute didukung penuh oleh BRI menggelar “BRI Microfinance Outlook 2021” pada Rabu (28/04) di Jakarta. Kegiatan yang mengambil tema “Adapting Through Innovation & Synergy” ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama BRI Sunarso.
BRI Microfinance Outlook 2021 merupakan salah satu wadah dan bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah ketidakpastian ekonomi. Dukungan BRI terhadap UMKM tidak akan berkurang, terlebih berdasarkan data terkini semakin terlihat bahwa peran UMKM begitu besar terhadap perekonomian nasional.
Data Kemenkop UKM per 2018 menunjukkan, jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia ada sekitar 62 juta. Kemudian, ada 757 ribu pelaku usaha kecil, 58,6 ribu usaha menengah, dan 5,5 ribu korporasi. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 62 persen, setara dengan Rp 8.000 triliun.
Dalam pidatonya pada acara tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan harapan agar penyelenggaraan BRI Microfinance Outlook 2021 dapat memberi kontribusi nyata bagi perkembangan dunia microfinance sepanjang tahun ini.
“Hubungan erat dan kerjasama dengan para stakeholders baik regional, nasional, dan global, sangat diharapkan BRI untuk memajukan perkembangan microfinance dan pemberdayaan UMKM di Indonesia dalam sebuah ekosistem yang bersinergi. Dukungan dan kolaborasi yang luar biasa ini sangat kita butuhkan, untuk bisa memperkaya wawasan kita untuk terus menumbuhkembangkan UMKM agar tidak terjebak kalau mikro tetap mikro (atau bisa naik kelas) dan bisa mengembangkan serta mendapatkan sumber pertumbuhan baru dari level-level di bawahnya,” ujar Sunarso.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury mengungkapkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia terus berlanjut pada kuartal II 2021. Hal ini terlihat dari mulai terjadinya peningkatan permintaan pasokan listrik rumah tangga di Indonesia. Kondisi ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
Pahala menyebut, pada 2021 ini Kementerian BUMN fokus memberi dukungan pada hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar untuk pengembangan dan pemulihan UMKM. Dukungan ini diberikan baik melalui kebijakan dan aksi-aksi korporasi yang dilakukan, maupun integrasi antar BUMN-BUMN eksisting agar semakin berdaya guna untuk kemajuan UMKM.
“Kami berusaha untuk membangun digital platform dan digital services bagi UMKM. Dari segi pendanaan atau pembiayaan, salah satu inisiatif utama yang kita lakukan terkait dengan usaha Ultra Mikro (UMi) adalah bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi BUMN untuk mendukung ekosistem ultra mikro, karena memang jumlah ultra mikro yang saat ini masih membutuhkan dana dan belum mendapatkan dana kurang lebih masih 80 persen. Kami berharap dengan konsolidasi BUMN tersebut bisa mendukung ekosistem UMi dan kita bisa melakukan pemberdayaan serta peningkatan kapabilitas, pendalaman produk finansial bukan hanya mengenai pembiayaan saja tetapi juga tentunya saving, asuransi, dan lain sebagainya. Selain itu, nantinya jika usaha ultra mikro ini mau naik kelas ke level mikro misalnya, ini bisa kita lakukan,” tambah Pahala.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan bahwa terkait UMKM ada hal-hal yang mesti dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan karena pembiayaan saja tidak cukup. “Perlu pembinaan agar UMKM bisa berproduksi lebih baik dan kualitasnya lebih bagus. Selain itu juga diperlukan channeling penjualan dan ekosistem yang lengkap,” ungkap Wimboh.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang hadir memberikan keynote speech dalam acara ini pun mengungkapkan saat ini pemerintah terus berupaya mengembangkan UMKM termasuk melahirkan wirausahawan. “Terima kasih, acara ini bagus sekali, BRI memang jagoannya UMKM, karena itu wajar banyak pujian dari dunia internasional untuk BRI sebagai bank besar,” ungkap Teten.
Lebih lanjut Teten mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya melahirkan wirausaha-wirausaha baru, baik existing maupun yg masih merintis. “Target kita tahun 2024 bisa 4%, kalau didukung dengan ekosistem pembiayaan, ekosistem kewirausahaan, dan kita fokus menarget UMKM yang mendampingi, masukkan ke inkubasi, saya kira target itu bisa tercapai,” jelas Teten.
Acara yang terselenggara dalam format hybrid webinar ini total menyajikan dua sesi dengan sub-tema Empowering Sustainable Microfinance & It’s Ecosystem, dan Boosting Innovation for Synergy in Microfinance. Pada sesi satu, narasumber yang hadir adalah Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, Adjunct Lecturer Harvard Kennedy School Cambridge USA Dr Jay Rosengard, Sosiolog Universitas Indonesia Dr. Imam Prasojo, Representatif McKinsey and Company Prateek Bhargava, dan Senior Executive Analyst OJK Dr. Roberto Akyuwen.
Pada sesi kedua webinar, pembicara yang hadir adalah Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, Representatif Cornell University, Prof. Iwan Jaya Azis, Bupati Kulon Progo H. Sutedjo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Fintech Lending Indonesia dan CEO Dompet Sunu Widyatmoko, serta Chief Economist BRI dan Direktur BRI Research Institute Dr. Anton Hendranata.
Selain berisi dua sesi webinar, BRI Microfinance Outlook 2021 juga menjadi ajang pemaparan BRI Micro & SME Index (BMSI) Q1-2021, peluncuran sebuah platform pemberdayaan digital yang dikembangkan oleh Bank BRI untuk pelaku UMKM Indonesia yakni LinkUMKM, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Microfinance Indonesia. Kemunculan produk dan lembaga baru ini diharap bisa meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kebijakan untuk lebih optimal memberdayakan UMKM, dan menciptakan lebih banyak lagi pelaku usaha yang naik kelas. (adv)
