INDOPOSCO.ID – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) harus diberikan pengusaha kepada pekerja sebelum hari raya tiba. Kalau tahun sebelumnya, menurutnya ada semacam relaksasi THR bisa dicicil hingga akhir tahun.
“Tahun lalu kita belum ada pengalaman menentukan sikap yang pas terkait THR. Tahun ini THR wajib diberikan pengusaha sebelum hari lebaran tiba,” tegas Anwar Sanusi melalui gawai, Senin (26/4/2021).
Ia mengatakan, sesuai regulasi pembayaran THR diberikan tujuh hari sebelum hari raya. Bagi perusahaan yang terdampak dengan bukti laporan keuangan diberikan kelongaran pembayaran THR. Caranya pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja.
“Keputusan dialog berupa pembayaran THR diberikan hanya sampai hari raya (H), bukan H-7,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengusaha yang tidak melaksanakan pembayaran THR kepada pekerja akan diberikan sanksi administratif hingga denda hingga 5 persen. Misalkan saja, dikatakan Anwar, THR pekerja sebesar Rp 5 juta. Saat THR tidak dibayar hingga H-7, maka ada denda 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan sebagai tambahan.
“Batasan dialaog pengusaha dan pekerja ini H-7. Batasan waktu tersebut, bagi Kemnaker ingin melihat tingkat kepatuhan pengusaha membayarkan THR,” katanya.
Apabila dalam kesepakatan pembayaran THR melewati hari raya, menurut Anwar, penyelesaiannya dilakukan di pengadilan hubungan industrial (PHI). Di sana, kesepakatan tersebut akan diuji secara mendalam.
“Betul-betul dialog tersebut diuji. Bahwa kesepakatan yang diambil bukan kesepakatan semu. Dan ini menjadi dasar Kemnaker menindaklanjutinya,” ungkapnya.
Lebih jauh Anwar menambahkan, THR wajib diberikan pengusaha kepada pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT), pekerja kontrak (PKWT) hingga pekerja outsourcing. Untuk pekerja kontrak, menurut Anwar, dalam satu tahun berhak menerima THR satu bulan gaji.
“Kalau pekerja kontrak ini baru 10 bulan, berarti THR-nya 10 bulan dibagi 12 dikalikan nilai gajinya,” bebernya.
Ia berharap, setiap masalah berkaitan dengan THR bisa diadukan ke posko yang berada di pusat dan tiap dinas tenaga kerja kabupaten/ kota dan provinsi. Posko tersebut didirikan untuk fungsi advokasi pembayaran THR untuk pekerja.
“Harapan kami persoalan terkait THR bisa ditunaikan oleh pengusaha. Apalagi kami telah memberikan ruang dialog bagi pengusaha dan pekerja,” ujarnya. (nas)
