INDOPOSCO.ID – Kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) mencuat dan menjadi perbincangan hangat publik. Praktek tercela itu dinilai telah memalukan umat islam, bahkan dianggap mencoreng nama baik Provinsi Banten yang terkenal dengan sebutan negeri seribu Kiyai dan sejuta santri.
Salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, KH. Embay Mulya Syarief mengatakan, kasus pemotongan dana hibah Ponpes merusak moral Provinsi Banten yang didirikan dengan motto Iman dan Takwa. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diminta cepat mengungkap oknum yang melakukan pemotongan dana hibah.
“Jadi tindakan itu harus diusut tuntas oleh Kejati Banten tanpa ragu-ragu. Itu perbuatan yang memalukan bukan hanya pesantren tapi juga memalukan umat islam,” kata Embay, Senin (12/4/2021).
Ia mengaku telah mendengar lama desas-desus pemotongan dana hibah Ponpes. Bahkan hal itu telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk ditelusuri.
Ironinya, ada pemalsuan data terkait Ponpes fiktif tapi dapat bantuan dana hibah. Sehingga, KH Embay menduga ada keterlibatan pegawai Pemprov Banten yang bermain atau bekerja sama dengan oknum tertentu. Sebab, praktek itu tidak akan lancar jika tidak ada keterlibatan ‘orang dalam’ pemerintahan.
“Pasti setiap ada kejahatan di sebuah lembaga, orang dalam pasti terlibat. Pemprov harus menginvestigasi siapa saja yang terlibat, termasuk ASNnya. Iya (harus transparan), hampir Rp500 miliar itu selama 3 tahun berturut-turut (bantuan Ponpes),” tegasnya.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana hibah yang dialokasikan per Ponpes Rp30 juta pada tahun anggaran 2020, ada yang hanya menerima Rp 5 juta saja. Tidak hanya itu, kasus Popes fiktif pun mencuat sejak lama.
“Saya sebelumnya sudah ngingetin, bahwa itu harus hati-hati, penggunaan dana hibah untuk pesantren agar diawasi. Dari dana Rp30 juta katanya informasi yang saya terima, yang diterima cuma Rp 5 juta. Diungkap kasuslah sama Kejati,” tukasnya. (son)
