INDOPOSCO.ID – Hasil survei Charta Politika yang berlangsung pada 20-24 Maret 2021 menunjukkan 51,3 persen dari 1.200 responden yakin pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan kongres luar biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Menurut anda, apakah pemerintah Jokowi (Joko Widodo, Red) terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB?” demikian pertanyaan survei, sebagaimana ditunjukkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya seperti dilansir Antara, Minggu (28/3/2021).
Dari jumlah itu, lebih dari 50 persen memilih opsi pemerintahan Joko Widodo tidak terlibat, sementara 15,7 persen responden memilih pilihan pemerintah terlibat, dan 33,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, untuk pertanyaan terkait penerimaan masyarakat terhadap hasil pertemuan di Sibolangit pada 5 Maret, sebanyak 37,6 persen responden tidak setuju terhadap hasil KLB. Namun, 18,1 persen responden setuju, dan 44,3 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Dari 1.200 responden yang diwawancarai oleh Charta Politika, 51,9 persen di antaranya mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat, dan hanya 23,1 persen yang mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.
Terkait hasil survei itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera berpendapat persepsi publik menunjukkan bahwa sosok Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan, merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo.
“Terlepas dari hasil survei, persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Pak Jokowi sebenarnya sangat merugikan Pak Jokowi, jika tidak ada sikap apalagi pernyataan (dari pemerintah, Red). Ini buat saya menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak jalan, dan itu buruk buat pemerintah pusat,” kata Mardani Ali Sera.
Ia mengingatkan jika Presiden Jokowi tidak segera memberi klarifikasi atau mengeluarkan pernyataan terkait keterlibatan Moeldoko dalam KLB Demokrat, maka itu berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jika kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah, maka makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalani berbagai program pemulihan, diantaranya pada sektor ekonomi dan kesehatan, akibat pandemi Covid-19, kata Mardani menegaskan. (wib)
