INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi anggaran negara untuk modal usaha di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni sekitar Rp1,1 miliar lebih.
“Kalau berdasarkan estimasi sementara, kerugian negara dalam kasus BUMD mencapai sekitar Rp1,1 miliar lebih,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko Rudi Iskandar seperti diberitakan Antara, Minggu (28/3/2021).
Ia menyatakan, ini baru estimasi penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko. Untuk resminya berapa jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi ini masih menunggu hasil audit dari BPKP.
Kejaksaan Negeri mengupayakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi anggaran negara untuk modal usaha di Badan Usaha Milik Daerah dikembalikan oleh tersangka dan pihak terkait dalam kasus itu.
“Sambil menunggu BPKP menyelesaikan audit dana dalam kasus ini, pemeriksaan lanjutan terus berlanjut, yakni terkait upaya jaksa melakukan pengembalian kerugian daerah dan penyidik terus berupaya kerugian negara dikembalikan,” ujarnya.
Kejaksaan Negeri setempat sebelumnya menyita sejumlah uang dan aset terkait dengan kasus dugaan korupsi anggaran negara untuk modal usaha di Badan Usaha Milik Daerah. Kejaksaan Negeri setempat menyita uang tunai sekitar Rp204,2 juta dari sejumlah pihak, termasuk dari dua tersangka dan aset milik BUMD berupa satu paket mesin air minum kemasan dan paket mesin air mineral yang disita oleh petugas dari Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebutkan satu paket mesin air mineral dengan nilai Rp124 juta milik BUMD setempat selama ini berada di bawah pengelolaan pihak ketiga yang berada di wilayah Bandung.
Sementara itu, BUMD PT Mukomuko Maju Sejahtera (MMS) terhitung sejak tahun 2006 hingga 2016 mendapatkan modal usaha atau penyertaan modal sebesar Rp7 miliar yang bersumber dari APBD pemerintah setempat.
Ia mengatakan, saat ini penyidik Kejari Kabupaten Mukomuko melakukan penyidikan terhadap pengelolaan dana sebesar Rp 7 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2006 hingga 2016.
Dia menduga manajemen BUMD yang menerima dana untuk modal sebesar Rp7 miliar dari pemerintah setempat tersebut mengelola dana tersebut tidak sesuai aturan, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara. (wib)
