• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Wacana Periodesasi Presiden Sudah Usang

Redaksi Editor Redaksi
Selasa, 16 Maret 2021 - 12:43
in Nasional
Ilustrasi. Foto: Ist

Ilustrasi. Foto: Ist

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menuturkan, wacana periodesasi presiden sudah menjadi diskusi usang. Isi periodesasi presiden tersebut pernah muncul juga pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Setiap rezim wacana ini sudah beberapa kali didengungkan, seperti pada masa Presiden SBY. Tapi kondisi saat ini lebih tepat, karena kekuasaan sekarang dominan. Presiden dari PDI Perjuangan, Ketua DPR PDI Perjuangan dan Ketua MPR dari Golkar yang menjadi mitra PDI Perjuangan,” ujar Dedi Kurnia Syah melalui gawai, Selasa (16/3/2021).

BacaJuga:

Wamen PU Tinjau Rest Area KM 57 Tol Japek Pastikan Kesiapan Pelayanan

Kemenpar Sebut Wisatawan Nusantara Jadi Penggerak Ekonomi Saat Lebaran

Kemenhub: Penerbangan Internasional Tetap Beroperasi, Maskapai Mulai Terbang Terbatas

Kendati munculnya periodesasi presiden tersebut, menurut Dedi, akan membawa dampak negatif pada regenerasi politik. Sementara regenerasi politik penting agar demokrasi tumbuh.

“Kalau diperlukan wacana merubah masa kerja presiden akan lebih jauh penting bukan periodenya yang dirubah. Tetapi durasi kepresidenannya,” katanya.

Ia menjelaskan, kalau masa presiden saat ini lima tahun. Maka durasi tersebut bisa diusulkan misalnya delapan atau sepuluh tahun. Dengan pembatasan setiap presiden satu periode.

“Ini akan lebih baik. Presiden sekarang, dengan 2 periode, hanya memiliki efektivitas tidak sampai 8 tahun. Kenapa? Karena, satu tahun menjelang masa habis, dia akan mempersiapkan dengan kontestasi politik. Dan 1 tahun setelah pilpres disibukkan dengan susunan kabinetnya. Jadi dari 5 tahun yang efektif hanya 3 tahun,” terangnya.

Namun dengan durasi presiden yang lebih lama, maka ujar Dedi, akan jauh lebih efektif. Selain itu, penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Pilpres dan pemilu pun jauh lebih sedikit.

Ia mengingatkan, ambisi periodesasi presiden akan menuai polemik di masyarakat. Karena, konsep tersebut sudah cukup ideal. Kendati, masa durasi jabatan presiden saat ini terlalu singkat.

“Saya kira bukan wacana periodesasi presiden ya. Tapi lebih, bagaimana wacana durasi presiden,” ucapnya. (nas)

Tags: Periodesasi Presidenpresiden

Berita Terkait.

Wamen PU Tinjau Rest Area KM 57 Tol Japek Pastikan Kesiapan Pelayanan
Nasional

Wamen PU Tinjau Rest Area KM 57 Tol Japek Pastikan Kesiapan Pelayanan

Rabu, 18 Maret 2026 - 03:39
Kemenpar Sebut Wisatawan Nusantara Jadi Penggerak Ekonomi Saat Lebaran
Nasional

Kemenpar Sebut Wisatawan Nusantara Jadi Penggerak Ekonomi Saat Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 - 01:52
Kemenhub: Penerbangan Internasional Tetap Beroperasi, Maskapai Mulai Terbang Terbatas
Nasional

Kemenhub: Penerbangan Internasional Tetap Beroperasi, Maskapai Mulai Terbang Terbatas

Selasa, 17 Maret 2026 - 23:11
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB Tercatat 4,67 Persen, Kemenpar dan BPS Perkuat Sinergi Data TSA
Nasional

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB Tercatat 4,67 Persen, Kemenpar dan BPS Perkuat Sinergi Data TSA

Selasa, 17 Maret 2026 - 21:31
KKP Bukukan Ekspor Ikan Rp 16,7 T dari Januari – Maret 2026
Nasional

KKP Bukukan Ekspor Ikan Rp 16,7 T dari Januari – Maret 2026

Selasa, 17 Maret 2026 - 19:31
Ruang-Digital
Nasional

Koalisi Asosiasi Industri dan Masyarakat Sipil Soroti Risiko Implementasi PP TUNAS

Selasa, 17 Maret 2026 - 18:38

BERITA POPULER

  • Yuniar

    BPN Jawa Barat Instruksikan Seluruh Kantor Pertanahan Buka Selama Cuti Bersama

    1819 shares
    Share 728 Tweet 455
  • Dinilai Sakit Jiwa Fans ENHYPEN Dikecam karena Rencana Aksi Gangguan Terkait Hengkangnya Heeseung

    803 shares
    Share 321 Tweet 201
  • Dukung Kenyamanan Ibadah, Alfamidi-Unilever Kembali Bersihkan Ratusan Masjid di Indonesia

    737 shares
    Share 295 Tweet 184
  • Ingin Urus Sertifikat Saat Cuti Bersama, Ini Jam Operasional di BPN Kabupaten Bekasi

    687 shares
    Share 275 Tweet 172
  • Sejak Usia 4 Tahun Kenalin Tata Surya, 5 Kali Raih Juara Olimpiade Sains Nasional

    957 shares
    Share 383 Tweet 239
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.