INDOPOSCO.ID – Peran Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko penting. Presiden Joko Widodo memerlukan orang-orang yang memiliki karakter seperti KSP Moeldoko, yang berani pasang badan dan jadi benteng bagi Jokowi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional (Kornas Jokowi) Akhrom Saleh dalam keterangannya, Sabtu (13/3/2021). Selain Pratikno (Mensesneg) dan Pramono Anung (Setkab), menurut Akhrom, peran KSP Moeldoko tak tergantikan usai pemilihan presiden. “Ketiga orang ini posisinya tak tergantikan,” ucapnya.
Ia menilai, usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Moeldoko tidak perlu diganti. Karena selama tiga tahun Moeldoko terbukti mengawal program prioritas Presiden Jokowi.
“Konkretnya banyak sejuta permasalahan yang datang ke KSP setiap harinya. Jika tidak memiliki karakter seperti Pak Moeldoko pasti mengalami kesulitan, bahkan bisa-bisa mundur,” terangnya.
“Moeldoko berhasil mengawal program Reforma Agraria Pak Jokowi yakni adanya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Program Reforma Agraria,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Sekretariat Bersama Jokowi, Bayutammi Sammy Amalia mengatakan, keputusan mundur atau tidaknya Moeldoko merupakan hak prerogatif Presiden. Namun menurutnya, Moeldoko tidak perlu mundur dari jabatan Kepala KSP.
“Kita butuh baik para Menteri beserta para jajarannya untuk satu visi dengan Presiden. Sehingga slogan Indonesia Maju bukan hanya sekedar slogan tetapi dapat terwujud dengan percepatan dan pemerataan keadilan untuk bangsa ini, dan mimpi Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan di dunia bisa terwujud,” ujarnya.
Sebelumnya kelompok relawan Jokowi, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), menyarankan agar Moeldoko mundur dari jabatan Kepala KSP, agar bisa fokus menangani konflik politik setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Mereka menilai rangkap jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan Ketua Umum Partai Demokrat berbeda dengan Airlangga Hartarto yang menjabat Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, atau Suharso Monoarfa yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (nas)
