INDOPOSCO.ID – Direktur Utama Pertagas, Wiko Migantoro mengatakan, para pekerja di lingkup PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari subholding gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk harus memahami Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari sumber yang benar dan tepat. Bukan hanya dari informasi-informasi di media yang beredar luas.
Pertagas dapat memahami UU tersebut secara komprehensif dan memberikan dukungan pada pemerintah.
“Kita tahu bahwa Omnibus Law ini dibuat antara lain untuk mendukung visi Indonesia tahun 2045. Sehingga kami akan sangat senang sekali, apabila mendapat pencerahan tentang langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut,” ujar Wiko dalam keterangannya, Senin (22/2/2021).
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, visi Indonesia 2045 menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan catatan, pendapatan Indonesia di 2040, tinggi.
Omnibus law, menurutnya, adalah sistem pengaturan yang menggabungkan dan mensimplifikasi total 78 UU. “UU Cipta Kerja diperlukan untuk simplifikasi regulasi dan perizinan dengan cara memotong rantai birokrasi sehingga iklim investasi bisa meningkat,” katanya.
“Selain itu, UU Cipta Kerja diharapkan mampu menghasilkan pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” imbuhnya. (nas)
