INDOPOSCO.ID – Gonjang ganjing penolakan Vaksin Covid-19 Sinovac asal Tiongkok terus bergulir di tengah masyarakat dan mendapat tanggapan dari ahli kesehatan Banten yang juga wakil Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Banten dr Noor Sardono.
Menurut Noor Sardono yang juga mantan Direktur RSUD Adjidarmo Rangkasbitung ini, sejauh ini jalannya program vaksinasi Covid-19 khususnya bagi tenaga kesehatan (Nakes) berjalan lancar sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan menghadapi Pandemi Covid-19.
“Memang ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan Vaksinasi Covid-19, namun bukan berarti karena mereka menolak pelaksanaan vaksinasi. Akan tetapi lebih terkendala teknis karena berdasarkan hasil skrining tidak layak untuk dilakukan vaksinasi sehingga pelaksanaan harus ditunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali. Yaitu, untuk penderita penyakit2 tertentu dan keadaan tertentu maka tidak dapat dilaksanakan vaksinasi Covid-19,” ujar Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Cabang Lebak ini kepada INDOPOSCO.ID, Selasa (16/2/2021).
Menurutnya, adanya sebagian masyarakat menolak Vaksinasi Covid-19 disebabkan karena belum menerima informasi secara utuh tentang Vaksinasi Covid-19, baik dari segi vaksinnya, efek samping maupun manfaat.
“Vaksinasi massal menjadi tugas pemerintah untuk berupaya terus menerus memberikan informasi secara utuh dan edukasi kepada masyarakat tentang Vaksinasi Covid-19 ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, vaksinasi di masyarakat diharapkan akan memberikan herd immunity. Yaitu, perlindungan secara tidak langsung dari Covid-19 yang terwujud ketika populasi memiliki kekebalan baik lewat vaksinasi maupun imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya.
Ia menyarankan, untuk memuluskan program vaksinasi maka langkah pemerintah yang utama adalah secara berjenjang, menyeluruh, dan berkesinambungan melakukan edukasi kepada masyarakat. “Selain itu ketersediaan Vaksin di lapangan juga harus dijamin,’ cetusnya.
Selain itu, ,kata Noor Sardono, hal lain juga yang tidak kalah penting adalah memberikan informasi yang utuh tentang penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi. “Saya kurang sependapat apabila program Vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan secara paksa dan ancaman sanksi kepada yang menolak. Biar bagaimanapun mereka adalah bagian dari warga negara yg perlu mendapat perlindungan dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,’ tukasnya.
Sementara wakil ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati menilai, sejauh ini vaksinasi di Banten berjalan sesuai dengan rencana. ”Saat ini vaksinasi untuk tenaga kesehatan sudah hampir selesai dan akan dilanjutkan untuk masyarakat secara luas,” terangnya.
Ia membantah, adanya penolakan dari masyarakat untuk divaksin, karena program vaksinasi untuk masyarakat sendiri belum mulai dijalankan. “Memang diakui ada suara-suara dari sebagian masyarakat tidak mau divaksin, tapi itu kan tidak bisa dijadikan patokan bahwa ada masyarakat yang menolak program vaksinasi,’ kata pria yang akrab disapa Cak Nawa ini..
Menurutnya, masyarakat hanya ingin mengetahui secara jelas manfaat dari vaksinasi, “Jika sudah mengerti maka mereka akan dengan sukarela mengikuti program vaksinasi,” tukasnya. (yas)
