INDOPOSCO.ID – Komisi IX DPR RI telah menyarankan kepada pemerintah agar melakukan pendekatan persuasif kepada pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Darul Sika melalui gawai (16/2/2021).
Menurut Darul, pemerintah jangan hanya melakukan pendekatan legal formal saja. Tapi harus menggunakan pendekatan persuasif, agar masyarakat tidak menolak program vaksinasi.
“Ini (pendekatan persuasif) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, karena karakter masyarakat Indonesia, semakin diancam-ancam dengan sanksi mereka akan melawan,” katanya.
Darul menjelaskan, dalam peraturan menyebutkan, mendapatkan vaksinasi adalah hak asasi. Kendati, pemerintah menginginkan hard imunity secara nasional bisa segera terwujud.
“Ya, namanya hak asasi, mau atau menolak terserah dong. Tapi harus ada solusi, agar pemerintah bisa mewujudkan hard imunity,” katanya.
Sejak awal rencana program vaksinasi, dikatakan Darul, Komisi IX menolak adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. “Caranya bagaimana? Ya harus ada edukasi. Jadi lebih pada pendekatan dengan edukasi,” terangnya.
Ia menuturkan, untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat, pemerintah bisa melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun, sampai saat ini program edukasi terkait program vaksinasi belum dilakukan.
“Sosialisasi masih minim. Kita belum pernah dengar sosialisasi dilakukan di media,” bebernya.
Ia berharap, masyarakat menyadari bahwa program vaksinasi bertujuan untuk kepentingan bersama. Dan itu wujud kasih sayang kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.
“Kepada pemerintah, kami berharap pendekatan persuasif terus dilakukan dengan edukasi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ujarnya. (nas)
