Nusantara

Warga Banten Puas Kinerja Gubernur WH Tangani Pandemi Covid-19

INDOPOSCO.ID – Kajian Politik Nasional (KPN) telah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap penanganan dan penganggulangan Covid-19 di Banten.

Survei ini digelar pada 22 – 25 November 2021. Survei menggunakan metode multistage random sampling (MRS), dengan jumlah responden 800 orang, dan Margin of Error (MoE) ±2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung oleh tim lembaga KPN. Responden merupakan warga Banten.

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengatakan dari hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dalam menangani dan menanggulangi Covid-19, sudah baik.

“Sebanyak 63,1 persen responden menyatakan puas dan 11,6 persen menyatakan sangat puas. Sementara 17,0 persen menyatakan tidak puas dengan pelayanan kesehatan. Hal ini menujukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik,” ujar Adib Miftahul, Sabtu (27/11/2021).

Adib mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat Banten terhadap kinerja Gubernur Wahidin Halim teserbut, menjadi modal yang sangat baik dan berpeluang besar kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024 mendatang.

Baca Juga: Beredar Hoaks Vaksinasi Berbahaya untuk Tubuh, Ini Imbauan Gubernur Banten

“Adapun hal yang membuat masyarakat Provinsi Banten menanggapi positif kinerja Pemerintah Provinsi Banten adalah langkah cepat Gubenur Banten, Wahidin Halim dalam menangani pandemi Covid-19. Sejauh ini, masyarakat di Provinsi Banten yang menjadi responden dalam survei, mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen,” kata Adib Miftahul.

Selain itu, lanjut Adib, respons positif masyarakat Provinsi Banten terhadap penanganan dan penanggulangan Covid-19 didasari atas gerak gesit Wahidin Halim dalam mengambil keputusan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nomor 38/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button