Nusantara

Pengamat Ingatkan Kerawanan Korupsi Dana BTT Pemprov Banten

INDOPOSCO.ID – Bantuan Jamsosratu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menjadi polemik pada penyaluran. Sebab, bantuan itu direncanakan akan dipotong dari Rp1 juta menjadi Rp500 ribu.

Alasan pemotongan itu akan dialihkan untuk Bantuan Tak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2021.

Padahal di tengah pandemi ini, masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari Pemprov Banten. Terlebih pada APBD murni 2021, tidak ada bantuan sosial untuk terdampak ekonomi Covid-19.

Persoalan inipun dikritisi oleh pengamat kebijakan publik dan politik Harits Hijrah Wicaksana. Menurutnya pemotongan bantuan Jamsosratu harus berdasarkan aspek pengaturan regulasi seperti Peraturan Gubernur (Pergub).

Dosen kebijakan publik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu menilai, anggaran di BTT sangat rawan terjadinya korupsi. Sebab, penggunaan dana berbeda dari pagu yang tertera disetiap dinas.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button