Nusantara

ALIPP Apresiasi KPK Usut Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

INDOPOSCO.ID – Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) selaku pelapor kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

“Kendati proses kasus ini memakan waktu hampir tiga tahun, namun saya tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan KPK. Saat ini sudah ada di tahap penyidikan, itu berarti tidak lama lagi akan dilakukan penetapan tersangka. Saya percaya KPK jauh lebih paham dan bertindak adil dalam menangani kasus ini hingga ke akar-akarnya,” tegas Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada, kepada Indoposco.id, Kamis (2/9/2021).

Uday mengungkapkan, pihaknya dua kali mendatangi Kantor KPK di Jakarta untuk melaporkan dan mengawal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tersebut.

“Saya secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten ke KPK, pada tanggal 20 Desember 2018 lalu. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2020 lalu, saya kembali mendatangi KPK untuk menanyakan progres atau tindak lanjut dari laporan saya. Alhamdulillah, sekarang ada hasilnya. Perjuangan saya tidak sia-sia. Saya hanya berharap KPK mengusut kasus ini sampai tuntas dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terlibat baik dari kalangan pejabat, swasta maupun lainnya harus diproses seadil-adilnya. Pihak-pihak yang menerima aliran dana juga harus diproses,” ujar Uday Suhada.

Uday kembali menceritakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan SMKN 7 di Kelurahan Rengas, Kota Tangsel tahun anggaran 2017 itu.

Hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

Audit investigatif tersebut merupakan permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari warga.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button