Tak Hadir Acara Sakral Seba Baduy, Ketua DPRD Sindir Gubernur Banten
INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni, menyindir Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang tidak menghadiri acara sakral Seba Baduy di Pendopo Lama Gubernur Banten.
Hal itu diungkap pada saat menyampaikan sambutannya untuk menyerap aspirasi masyarakat Baduy. Dalam mengawali sambutan, politisi Gerindra itu bercerita keinginannya yang kencang untuk bertemu kokolot Baduy.
Namun, sebelum berangkat ke acara Seba, Andra mendapat kabar bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim tidak akan hadir dalam acara tersebut. Sehingga, pihaknya disarankan agar tidak datang juga. Namun saran itu ditolak mentah-mentah, karena kedatangannya dalam acara Seba ingin bertemu dengan warga Baduy, bukan dengan Gubernur Banten.
“Saya merinding hari ini, saya kepingin datang. Lalu disampaikan ‘pak gak usah datang karena pak gubernur gak datang’, tapi saya ingin bertemu warga Baduy, saya ingin memdengar langsung anspirasi,” katanya, Sabtu (22/5/2021).
Ia menuturkan, pertemuan dengan warga Baduy bagian pengalaman yang sangat berharga. Andra mengaku belajar tentang konsistensi dalam menjalankan amanah dari warga Baduy. Seperti menjaga kelestarian alam dan patuh pada pemerintahan yang sah.
“Ini pengalaman buat saya, selama ini hanya membaca. Ternyata masyarakat Baduy tetap konsisten menjalankan fungsi mereka sebagai masyarakat adat, kemudian menjakankan amanah dari pada leluhurnya untuk mendukung pemerintah dengan memberikan masukan kepada pemerintah,” tuturnya.
“Saya pikir, Baduy ini meskipun mereka tidak punya aturan tertulis, tapi mereka konsisten menjalankan yang sudah digariskan, diperintahkan oleh leluhur. Sehingga kalau kita bisa konsistensi, insyaallah kita akan menjaga Banten lebih sejahtera,” tambahnya.
Pihaknya juga sependapat dengan warga Baduy yang ingin merubah sebutan berwisata ke Baduy dan digantikan dengan saba Baduy. Terlebih, hal itu telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) nomor 1 tahun 2007.
“Masukan-masukannya menjaga gunug dan banyak hal lain yang memang patut kita tindaklanjut. Saya sependapat dengan pengamat, bahwa mereka bukan objek untuk ditonton, sehingga mereka punya Perdes no 1 tahun 2007 kalau tidak salah, kita pelajari agar kekayaan Banten, Indonesia untuk menunjukan konsistensinya setiap tahun melaksanakan yang namanya Seba, silaturahmi kepada pemerintah yang sah,” terangnya.
Atas dasar itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk pro aktif dengan warga Baduy. Mengingat, aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kebaikan seluruh masyarakat Banten.
“Pemprov harus pro aktif dengan warga Baduy, karena selama ini sudah masuk gurandil ke wilayah mereka yang menyayat hari mereka, kekhawatiran bencana semakin jelas. Sehingga harus konsentrasi, fokus menindaklanjuti, jangan sampai legiatan serimonial. Kami akan tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya. (son)
