Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tak Gugurkan Pidana
INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tak serta merta menggugurkan tuntutan pidana.
Hal itu menanggapi pertanyaan soal aliran uang hasil dugaan korupsi Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) kepada beberapa pihak, salah satunya adalah presenter televisi Brigita Purnawati Manohara (BPM).
Presenter televisi Brigita diketahui telah menerima uang sebesar Rp 480 juta dari RHP, namun uang tersebut telah dikembalikan BPM kepada KPK.
“Terkait ada beberapa pihak yang terhubung dengan tersangka RHP, bahkan telah menerima uang dan sudah dikembalikan, sebagaimana UU 31 tahun 1999 bahwa pengembalian kerugian negara itu tak menghapus tuntutan pidana,” kata Firli seperti dilansir Antara, Senin (20/2/2023).
Meski demikian Firli menegaskan masih ada rangkaian proses yang harus dilaksanakan terkait penyidikan aliran uang dari RHP. “Tapi sekali lagi masih ada proses yang harus didalami,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengungkapkan saat ini KPK masih melacak aliran dana hasil dugaan korupsi RHP.
Pihak KPK akan terus memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga menjadi penerima aliran uang hasil dugaan korupsi tersebut.
“Selain tindak pidana korupsi, kami juga sedang mendalami tersangka sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tentunya setiap aliran dana di mana tindak pidana korupsi merupakan predikat crime dari TPPU ini akan kami lacak sampai ke mana uang itu mengalir dan tiap orang yang menerima uang dari tersangka akan kami mintai keterangan,” ujar Asep. (wib)
