Nasional

Tim Tanggap Insiden Siber ATR/BPN-CSIRT Resmi Dibentuk

INDOPOSCO.ID – _Cyber threat_ atau kejahatan siber menjadi salah satu dari tiga ancaman global yang dihadapi penduduk dunia saat ini setelah _bio threat_ dan _inequality threat_. Untuk mengatasi ancaman siber, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team-Kementerian ATR/BPN (ATR/BPN-CSIRT).

“Saat ini kita masuk isu ancaman siber. Kita masuk ke era digital, di era digital apa yang dikatakan Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave (1980) yang berbunyi ‘Siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia’, dan kita lihat sekarang globalisasi era digital telah merasuk ke seluruh dinding baik sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Masuk di seluruh penjuru, setiap manusia bisa mudah terhubung di era digital secara individu dan dapat saling terhubung tanpa batasan ruang dan waktu,” kata Hadi Tjahjanto pada kegiatan _Launching_ ATR/BPN-CSIRT di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada Selasa (25/10/2022).

Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN memandang bahwa informasi adalah kekayaan, baik bagi individu maupun kelompok. Siapa yang menguasai informasi, maka mereka mendapatkan kekayaan dan kekuatan. Sama halnya bagi Kementerian ATR/BPN yang mempunyai kekayaan data dan informasi. “Bayangkan kalau data dan informasi ini jatuh ke tangan kelompok atau orang yang tidak bertanggung jawab maka semuanya akan menjadi lain, menjadi beda, karena Kementerian ATR/BPN dikuasai oleh individu atau kelompok,” tutur Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Bantah Harga Tanah di IKN Naik Tinggi

Dalam hal layanan pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa transaksi pertanahan berjumlah 7,4 juta per tahun. Kemudian, lalu lintas data dan informasi pertanahan melalui sistem digital per bulannya mencapai 600.000 yang mencakup beberapa layanan pertanahan elektronik. “Kalau saja ada kelompok yang tidak bertanggung jawab mampu menembus data dan informasi yang menjadi kekayaan ATR/BPN maka bisa dikatakan bahwa mafia tanah sudah masuk menggunakan data yang ada di ATR/BPN. Oleh sebab itu, kita memerlukan kerja sama dengan BSSN untuk melindungi aset-aset masyarakat yang datanya ada di ATR/BPN,” terang Hadi Tjahjanto.

Data dan informasi pertanahan menjadi penting untuk dilindungi, karena hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasinya kepada BSSN atas kerja sama yang baik dalam melindungi data dan informasi sebagai data dan kekayaan yang harus dijaga bersama. “Ini adalah metode yang sangat bagus, sistem yang sangat bagus yang bisa kita terapkan dalam melakukan pengamanan data dan informasi tersebut. Saya yakin dengan sistem yang sudah dibangun BSSN ini bisa mereduksi ancaman-ancaman siber itu dan tentunya kita bisa mendukung pengamanan data dan informasi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN,” ungkap Hadi Tjahjanto.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button